nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Hakim Tolak Eksepsi Setya Novanto, Sidang Korupsi E-KTP Dilanjutkan ke Tahap Pembuktian

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Kamis 04 Januari 2018 10:53 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2018 01 04 337 1839834 hakim-tolak-eksepsi-setya-novanto-sidang-korupsi-e-ktp-dilanjutkan-ke-tahap-pembuktian-H1VG9hQOlc.jpg Setya Novanto di sidang e-KTP (Antara)

JAKARTA - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menolak nota keberatan atau eksepsi diajukan terdakwa korupsi proyek e-KTP Setya Novanto. Persidangan perkara yang didakwa merugikan negara Rp2,3 triliun itu pun dilanjutkan ke tahap pembuktian.

Dalam putusan selanya, Ketua Majelis Hakim Yanto mengatakan, dakwaan yang disusun dan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sah menurut hukum.

"Keberatan Setya Novanto tidak dapat diterima, maka persidangan akan dilanjutkan," kata Yanto didampingi hakim anggota dalam sidang keempat kasus e-KTP dengan terdakwa Novanto di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (4/1/2018).

Yanto berpandangan, dakwaan yang telah disusun Jaksa KPK untuk terdakwa Setya Novanto telah memenuhi unsur-unsur syarat materiil maupun formil. Oleh karenanya, dakwaan tersebut akan kembali diperiksa dengan menghadirkan sejumlah bukti dan saksi.

(Baca juga: Ini Pintu Masuk Menjerat Penikmat Uang Panas E-KTP)

"Menyatakan dakwaan telah memenuhi syarat formil dan materiil dan dapat diterima," pungkasnya.

Sidang Setya Novanto (Arie/Okezone)

Setya Novanto sendiri didakwa secara bersama-sama melakukan perbuatan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan ‎kerugian negara sekira Rp2,3 triliun dalam proyek pengadaan e-KTP, tahun anggaran 2011-2013.

(Baca juga: Nasib Setya Novanto di Putusan Sela Sidang Korupsi E-KTP)

Setya Novanto selaku mantan Ketua fraksi Golkar diduga mempunyai pengaruh penting untuk meloloskan anggaran proyek e-KTP yang sedang dibahas dan digodok di Komisi II DPR RI pada tahun anggaran 2011-2012.

Atas perbuatannya, Setya Novanto didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Setya Novanto melalui tim pengacaranya lalu mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan jaksa KPK yang dinilai janggal. Tapi, kemudian ditolak majelis hakim.

(sal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini