JAKARTA - Partai Demokrat menggelar emergency meeting mengenai perlakuan tidak adil dari elemen negara dan penegak hukum dalam konteks demokrasi. Rapat itu hingga kini sedang berlangsung dipimpin Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan mengungkapkan salah satu materi yang menjadi pembahasannya ‎ialah soal Pilkada Serentak 2018. Hinca mengaku partainya mendapat ketidakadilan di salah satu perhelatan akbar pesta demokrasi itu. Salah satunya ialah Pilkada di Kalimantan Timur.
"Pilkada kan banyak ada di 171, dan salah satunya tentu di Kalimantan Timur," kata Hinca di kantornya, Jalan Proklamasi, Cikini, Jakarta Pusat, (3/1/2018) malam.
Hinca menuturkan, 100 orang pengurus harian DPP Demokrat menghadiri rapat darurat yang dipimpin langsung oleh SBY ini. Kendati demikian, ia masih menutup rapat-rapat mengenai permasalahan ketidakadilan yang dialami partainya.
"Nanti akan kita sampaikan secara utuh setelah rapat nanti ya," jelasnya.
 (Baca juga: Bahas Pilkada, Demokrat Gelar Rapat Darurat Dipimpin SBY)
Okezone pun mencoba mencari informasi mengenai dugaan ketidakadilan yang menimpa Partai Demokrat di Kalimantan Timur. Ternyata, sekitar 9 jam yang lalu, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Andi Arief mengungkapkan di media sosial twitter kalau pihaknya dikriminalisasi di Pilkada Kaltim.
Andi mengungkapkan kalau calon gubernur yang akan diusung Demokrat di Kaltim dikabarkan dipaksa berpasangan dengan Kapolda. Jika tidak menuruti maka dikabarkan akan dikriminalisasi dan ditahan.
"Cagub yang akan diusung Demokrat di Kaltim kabarnya dipaksa berpasangan dg Kapolda, kalau enggak akan dikriminalisasi dan ditahan," cuit Andi Arief melalui akun Twitternya @andiarief_ seperti dilihat Okezone.
 (Baca juga: Demokrat: Generasi Milenial Sangat Penting untuk Kemajuan Indonesia)
Hingga kini cuitan Andi telah mendapatkan komentar netizen sebanyak 99, retweet 179 dan menyukai 195.
Follow Berita Okezone di Google News
(wal)
