nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

KPK Periksa Ganjar Pranowo dan Melchias Mekeng Terkait Kasus E-KTP

Puteranegara Batubara, Jurnalis · Rabu 03 Januari 2018 10:44 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2018 01 03 337 1839254 kpk-periksa-ganjar-pranowo-dan-melchias-mekeng-terkait-kasus-e-ktp-XfDVZCB7r2.jpg Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (Arie DS/Okezone)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini memanggil Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk diperiksa sebagai saksi dalam pengusutan kasus korupsi pengadaan e-KTP yang merugikan negara Rp2,3 triliun.

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Markus Nari," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Rabu (3/1/2018).

Ganjar Pranowo diduga mengetahui kasus tersebut karena saat korupsi e-KTP terjadi dia masih menjabat sebagai anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan. Namanya bahkan ikut disebut dalam dakwaan kasus e-KTP.

Selain Ganjar, penyidik lembaga antirasuah juga memanggil anggota DPR RI Melchias Marcus Mekeng. Dia juga akan diperiksa sebagai saksi untuk Markus Nari dalam kasus korupsi e-KTP.

"Yang bersangkutan juga akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Markus Nari," ucap Febri.

(Baca juga: KPK Siap Buktikan Dugaan Keterlibatan 21 Nama di Korupsi E-KTP)

Ganjar Pranowo dan Melchias Marcus Mekeng memang kerap dipanggil oleh KPK untuk menjadi saksi dalam kasus korupsi e-KTP. Bahkan kedua politikus itu sempat masuk di dalam dakwaan untuk dua terdakwa mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Irman dan Sugiharto.

Dalam surat dakwaan Ganjar Pranowo disebut menerima suap sebesar 520.000 dollar AS, sedangkan Melchias Marcus Mekeng selaku Ketua Badan Anggaran DPR ketika itu. Mekeng disebut menerima uang 1,4 juta dollar AS. Namun, keduanya membantah hal tersebut.

(Baca juga: Akankah Kasus E-KTP Tuntas di 2018?)

Dalam kasus ini, tersangka Markus Nari diduga berperan dalam memuluskan pembahasan dan penambahan anggara e-KTP.

Terhadap Markus, KPK menyangkakan Pasal 3 atau 2 ayat 1 UU Nomor 31 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

(sal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini