Share

PPP Kubu Djan Faridz Diminta Baca Putusan MA dengan Pikiran Jernih

Bayu Septianto, Okezone · Sabtu 30 Desember 2017 06:34 WIB
https: img.okezone.com content 2017 12 30 337 1837790 ppp-kubu-djan-faridz-diminta-baca-putusan-ma-dengan-pikiran-jernih-AYZZ65tpTV.jpg ilustrasi

JAKARTA – Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Romahurmuziy, Arsul Sani, meminta kubu Djan Faridz membaca putusan Mahkamah Agung terkait perselisihan internal partainya dengan mata hati yang terbuka dan pikiran yang jernih.

Hal tersebut menanggapi pernyataan Wakil Ketua Umum PPP sekaligus kuasa hukum PPP kubu Djan Faridz, Humphrey Djemat.

"Tanpa mata hati terbuka dan pikiran jernih maka kesimpulan dan sikap yang keluar cenderung menyesatkan publik dan melenceng dari prinsip-prinsip hukum yang benar," ujar Arsul dalam keterangan tertulis yang diterima Okezone, Sabtu (30/12/2017).

Arsul menambahkan, siapapun yang pernah belajar hukum dan kemudian mata hati dan pikirannya terbuka akan membaca semua putusan pengadilan dengan melihat bunyi amar putusannya terlebih dahulu.

"Jika amar putusannya jelas, maka tidak perlu ditafsir-tafsirkan sepihak secara mengada-ada," tutur Arsul.

Arsul menerangkan, dalam persoalan PPP, Putusan MA-RI No. 79/2017 yang dikeluarkan pada Juni 2017 secara tegas membatalkan Putusan Kasasi MA-RI no. 601/2015. Putusan kasasi inilah, lanjut Arsul, yang selama ini menjadi dasar kubu Djan Faridz untuk mengklaim legalitas kepengurusan PPP.

"Artinya kalau dasar hukum yang menjadi klaim legalitasnya sudah dibatalkan sendiri oleh lembaga peradilan tertinggi tersebut maka menjadi tiada lagi dasar untuk mengklaim Djan cs sebagai pengurus PPP yang sah," ungkap Arsul.

(Baca Juga: Kepengurusan Ditentukan Mahkamah Partai, Seharusnya PPP Kubu Djan Faridz yang Sah)

"Sah atas dasar apa, wong SK Menkumham tidak punya dan Putusan PK MA membatalkan putusan kasasi sebelumnya?!", imbuh Arsul.

Arsul menambahkan, lenyapnya dasar bagi Djan Faridz untuk mengklaim legalitas kepengurusan PPP menjadi tambah nyata setelah permintaan kasasi Djan Faridz untuk membatalkan SK Menkumham tentang kepengurusan PPP hasil Muktamar Pondok Gede 2016 di bawah Ketua Umum Romahurmuziy juga ditolak MA.

"Kepada Humphrey Djemat agar tidak memberikan pendapat hukum kepada Djan Faridz Cs secara keliru agar reputasinya sebagai seorang advokat tidak rusak," pungkas Arsul.

(erh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini