nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Catatan Pemilu 2017: Politik Uang dan Isu SARA Merajalela

Harits Tryan Akhmad, Jurnalis · Rabu 27 Desember 2017 16:56 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2017 12 27 337 1836435 catatan-pemilu-2017-politik-uang-dan-isu-sara-merajalela-n9sryMmk8S.jpg Perludem memberikan catatan akhir tahun mengenai penyelenggaraan pemilu 2017 (Foto: Harits/Okezone)

JAKARTA - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) memberikan catatan akhir tahun 2017 mengenai penyelenggaran Pemilu.

Peneliti Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil mengatakan salah satu catatan penyelenggaraan pemilu yaitu mengenai penegakan hukum politik uang. Menurutnya, beberapa persoalan mendasar dalam langgengnya praktik politik uang dalam pelaksanaan Pilkada 2017 salah satunya adalah sulit mencari pelaku lapangannya.

“Setelah pengawas pemilu menemui pemberian uang atau barang kepada pemilih, sulit bagi pengawas pemilu untuk mencari siapa orang yang memberikan,” ujarnya dalam acara catatan akhir tahun 2017 “Tahun Politik yang menentukan: Prosedural belum substansial” di Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (27/12/2017).

(Baca Juga: Evaluasi Politik 2017 JK: Perbedaan Ideologi Partai Tak Lagi Dipertentangkan)

Selain itu, lanjut Fadli, ancaman sanksi terhadap penerima uang juga tidak berjalan dengan efektif. Seperti dalam Pilkada DKI Jakarta 2017, ditemukan pemberian sembako secara massif yang kepada pemilih yang dilakukan hampir seluruh pasangan calon. Namun, hingga proses Pilkada selesai tidak jelas dampak dan akibat, apalagi penegakan hukum terhadap praktik politik uang ini.

“Oleh sebab itu, aksi pemberantasan terhadap politik uang ini harus dilakukan secara sungguh. Tidak bisa hanya berharap kepada penegak hukum, khususnya pengawas pemilu, komitmen untuk tidak memberikan uang kepada pemilih dari peserta pemilu juga sangat dibutuhkan,” imbuhnya.

Selain itu, Fadli juga menyatakan terdapat juga catatan mengenai menguatnya polarisasi berbasis politik identitas. Ia menyebut nantinya ini akan menjadi tantangan besar lainnya bagi demokrasi elektoral Indonesia menjelang pilkada serentak 2018 dan pemilu serentak 2019.

(Baca Juga: Isu SARA Diprediksi 'Laku' di Tahun Politik, JK: Batasannya Harus Ditaati)

“Peristiwa pada beberapa pilkada 2017 bisa jadi membuat beberapa oknum beranggapan bahwa kampanye jahat, berita bohong (hoax), fitnah, dan politisasi SARA dalam kampanye merupakan pendekatan yang mudah, murah, dan efektif untuk jadi basis pemenangan pilkada. Apalagi jika aktor politik yang terlibat tak punya integritas dan komitmen untuk berkompetisi secara jujur, adil, kompetitif, dan demokratis,” papar Fadli.

Fadli pun melihat bahwa pengawasan dan penegakan hukum faktanya saat ini belum bisa digunakan secara optimal untuk memberi efek jera agar praktik ilegal tersebut tidak terus berlanjut.

(kha)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini