nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Bawaslu Perintahkan KPU Memberikan Kesempatan Partai Garuda Lengkapi Berkas Administrasinya

Badriyanto, Jurnalis · Sabtu 23 Desember 2017 13:52 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2017 12 23 337 1835017 bawaslu-perintahkan-kpu-memberikan-kesempatan-partai-garuda-lengkapi-berkas-administrasinya-uMcaN7lzuY.jpg Sidang Bawaslu mediasi penyelesaian sengketa proses Pemilu (Foto: Badriyanto)

JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menggelar sidang putusan perkara sengketa proses pemilu atas gugatan yang diajukan Partai Garuda menyoal keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menyatakan tidak lolos verifikasi administrasi sebagai calon peserta Pemilu 2019.

Sidang putusan sengketa proses pemilu dipimpin langsung Ketua Bawaslu RI Abhan dan didampingi dua anggota yakni Rahmat Bagja dan Fritz Edward Siregar. Adapun Bawaslu memutuskan agar KPU selaku termohon dan Partai Garuda sebagai pemohon bersama-sama menjalankan hasil kesepakatan mediasi.

"Memerintahkan para pihak untuk menjalankan isi kesepakatan sesuai yang tertuang dengan berita acara," kata Abhan saat membacakan putusan sidang sengketa proses pemilu di kantornya, Jakarta Pusat, Sabtu (23/12/2017).

(Baca Juga: KPU Tunda Pengumuman Hasil Perbaikan Administrasi Pemilu 14 Parpol)

Kesepakatan yang dimaksud yaitu hasil mediasi Bawaslu antara KPU dengan Partai Garuda dengan berita acara Nomor 002/PS.REG/Bawaslu/XII/2017 yang intinya memerintahkan KPU untuk meninjau ulang putusannya dan memberikan kesempatan kepada Partai Garuda untuk melengkapi berkas administrasinya.

"Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan paling lama dua hari kerja sejak putusan ini dibacakan," lanjutnya.

(Sekjen Partai Garuda Abdullah Masyuri)

Menanggapi putusan tersebut, Sekretaris Jenderal Partai Garuda Abdullah Masyuri menyampaikan, akan segera memerintahkan kadernya dari tingkat pusat hingga daerah di seluruh Indonesia untuk tancap gas melengkapi berkas sebagaimana amar putusan Bawaslu.

(Baca Juga: Dokumen 9 Parpol Ini Tidak Lengkap, Baik Fisik atau Sipol)

Menurut Abdullah, ada beberapa data daerah yang datanya antara yang dimiliki KPU dengan Partai Garuda tidak sinkron atau tidak cocok. Sehingga Partai Garuda dinyatakan tidak lolos verifikasi administrasi. Empat Kabupaten yang janggal itu di antaranya satu Kabupaten di Yogyakarta dan Papua.

"Dari yang diputuskan jelas dibacakan, Yogyakarta hitungannya kita sudah cukup empat kali empat kabupaten ternyata di TMS-kan (tidak memenuhi syarat). Tapi nanti kita akan cek kembali keputusannya dan diperdalam lagi ke teman-teman," bebernya.

Putusan Bawaslu terhadap Partai Garuda juga berlaku untuk Partai Berkarya.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini