Share

Tarik Ulur Pengesahan UU Pemilu yang Kini Masih Diuji Materi di MK

Erha Aprili Ramadhoni, Okezone · Selasa 19 Desember 2017 13:30 WIB
https: img.okezone.com content 2017 12 19 337 1832686 tarik-ulur-pengesahan-uu-pemilu-yang-kini-masih-diuji-materi-di-mk-Z5eh7WyPt4.jpg Sidang paripurna RUU Pemilu

PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum (RUU) antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) penuh dengan lika-liku. Pembahasan RUU ini mengalami tarik ulur yang berkepanjangan sepanjang tahun 2017.

Ada beberapa isu strategis yang menyebabkan RUU Pemilu tidak selesai sesuai target, yakni Mei 2017. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo sempat menargetkan RUU Pemilu rampung pada Mei agar tahapan Pemilu sudah dapat dilaksanakan pada Juni.

Namun kenyataannya, pengesahan RUU Pemilu molor. RUU Pemilu baru disahkan oleh DPR lewat sidang paripurna yang berlangsung pada Kamis 20 Juli 2017 hingga Jumat 21 Juli 2017 dini hari. Hingga akhirnya, Presiden Joko Widodo menandatangani draf UU Pemilu pada pertengahan Agustus 2017.

"UU Pemilu sudah diundangkan pada 16 Agustus," kata Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi kepada wartawan, Sabtu (19/8/2017).

Alotnya Pembahasan Lima Isu Krusial

Seperti diungkapkan di atas, ada beberapa isu krusial yang sulit menemui titik temu dalam setiap pembahasannya. Kelima isu krusial itu adalah presidential threshold (ambang batas pencalonan presiden), parliamentary threshold (ambang batas parlemen), alokasi kursi per daerah pemilihan, metode konversi suara, serta sistem pemilu.

Untuk presidential threshold, fraksi di DPR terbelah menjadi dua kubu, yakni setuju dengan adanya ambang batas pencalonan presiden dan menolak adanya ambang batas. Kedua kubu yang terbelah itu adalah PDIP, Golkar, PKB, Nasdem, Hanura, dan PPP sepakat dengan adanya presidential threshold 20% atau 25% suara sah nasional, seperti pada Pemilu 2009 dan 2014. Sementara Gerindra, PKS, PAN, dan Demokrat berada di kubu sebaliknya, yakni meniadakan presidential threshold pada Pilpres 2019.

Setiap kubu memiliki penilaian tentang adanya ambang batas pada Pilpres 2019. Mewakili pihak yang pro presidential threshold, Sekjen Partai Golkar, Idrus Marham sempat menyatakan dengan presidential threshold 20%, presiden terpilih pada Pilpres 2019 akan memiliki dukungan parlemen yang kuat.

Sementara itu, anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu dari Fraksi Gerindra, Supriatman Andi Agtas menilai, presidential threshold pada Pemilu 2019 tak sesuai dengan konstitusi yakni Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013.

Itu karena Pemilu 2019 telah diputuskan berlangsung serentak, baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden sehingga akan berimplikasi pada ditiadakannya presidential threshold. Penggunaan ambang batas calon presiden dari hasil Pemilu 2014 pun dianggap inkonstitusional.

"Sesuai dengan putusan MK bahwa pilpres dan pileg serentak sehingga menjadi tidak relevan adanya PT (presidential threshold)," ujar Supratman kepada Okezone, Rabu (3/5/2017).

Selain itu, presidential threshold 0% dinilai dapat memberikan kesempatan kepada anak bangsa untuk mencalonkan diri pada Pemilu 2019. Partai-partai baru, yaitu Perindo, PSI, dan Partai Idaman juga setuju dengan presidential threshold 0%.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun angkat bicara perihal pro-kontra presidential threshold. Menurut Jokowi, presidential threshold 20% sudah teruji saat pemilu-pemilu sebelumnya. Adanya presidential threshold, menurutnya, juga membuat pemilu menjadi lebih sederhana.

"Karena dari pengalaman beberapa kali Pemilu itu kan sudah 20% berjalan baik. Ingin ke depan kita semakin sederhana, semakin sederhana. Semakin turun, tetapi kita juga tahu jangan sampai ada partai yang dirugikan. Tapi, itu wilayahnya DPR," kata Jokowi di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (18/7/2017).

Tak hanya presidential threshold yang membuat pembahasan RUU Pemilu deadlock di DPR. Parliamentary threshold pun membuat fraksi di DPR terbelah. Ada yang mengusulkan parliamentary threshold 3,5%, 4%, dan 5%. Dengan parliamentary threshold, tiap parpol harus memenuhi ambang batas perolehan suara sah secara nasional untuk menduduki kursi di DPR.

Selain kedua isu krusial itu, poin lainnya dalam RUU Pemilu yang menjadi perdebatan adalah alokasi kursi per dapil, metode konversi suara, serta sistem pemilu.

 

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut bersama Lifebuoy x MNC Peduli Tengah Berlangsung!

Lima Paket Isu Krusial Jadi Solusi

Kelima isu krusial itu dibahas secara alot dalam setiap rapat Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu. Padahal, rapat Pansus RUU tersebut sudah berjalan sejak Mei 2017. Namun, akibat deadlock, rapat mengenai RUU Pemilu molor hingga berpengaruh terhadap paripurna.

Ketika deadlock terus terjadi, pada 12 Juli 2017, Pansus RUU Pemilu mengusulkan apabila lima isu krusial itu diputuskan melalui lima opsi sistem paket. Ketua Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu, Lukman Edy mengatakan, lima opsi paket tersebut disusun berdasarkan lima isu krusial yang hingga saat ini belum disepakati, yaitu sistem pemilu, metode konversi suara, dan alokasi kursi pada penataan daerah pemilihan. Kelima opsi itu adalah sebagai berikut:

1. Paket A

- Ambang batas presiden: 20/25 persen

- Ambang batas parlemen: 4 persen

- Sistem pemilu: terbuka

- Besaran kursi: 3-10

- Konversi suara: saint lague murni

2. Paket B

- Ambang batas presiden: 0 persen

- Ambang batas parlemen: 4 persen

- Sistem pemilu: terbuka

- Besaran kursi: 3-10

- Konversi suara: kuota hare

3. Paket C

- Ambang batas presiden: 10/15 persen

- Ambang batas parlemen: 4 persen

- Sistem pemilu: terbuka

- Besaran kursi: 3-10

- Konversi suara: kuota hare

4. Paket D

- Ambang batas presiden: 10/15 persen

- Ambang batas parlemen: 5 persen

- Sistem pemilu: terbuka

- Besaran kursi: 3-8

- Konversi suara: saint lague murni

5. Paket E

- Ambang batas presiden: 20/25 persen

- Ambang batas parlemen: 3,5 persen

- Sistem pemilu: terbuka

- Besaran kursi: 3-10

- Konversi suara: kuota hare.

Aksi {Walk Out} Warnai Paripurna RUU Pemilu

Akhirnya, opsi lima paket isu krusial itu dibawa ke rapat paripurna pada 20 Juli 2017. Awalnya, rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, didampingi oleh empat pimpinan lainnya.

Sidang paripurna RUU Pemilu itu total dihadiri oleh 385 anggota dewan. Sementara 175 anggota dewan lainnya tidak hadir. Sementara mewakili pihak pemerintah, hadir Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Dalam sidang itu, sebanyak 10 fraksi menyampaikan pandangannya. Partai pendukung pemerintah, yakni fraksi dari PDIP, Golkar, PKB, PPP, Nasdem, dan Hanura sepakat untuk memilih opsi A, yakni dengan tetap diterapkannya presidential threshold pada Pemilu 2019. Sementara Gerindra, PKS, PAN, dan Demokrat ngotot untuk memilih opsi paket B.

Dalam paripurna, Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu yang juga politikus Gerindra, Ahmad Riza Patria, menegaskan pihaknya konsisten dengan presidential threshold 0%.

"Gerindra tetap tidak ingin ada presidential threshold. Kami ingin mendorong presidential threshold 0%," katanya.

Pihaknya mendorong semua partai politik membangun bangsa dengan memasukkan norma kepemiluan berlandaskan konstitusi karena presidential threshold 20-25% dirasa inkonstitusional.

Berdasarkan pandangan dari tiap fraksi, opsi paket isu krusial pun mengerucut menjadi 2. Barisan partai pendukung pemerintah sepakat dengan opsi paket A, sedangkan Gerindra, PKS, PAN, dan Demokrat sepakat untuk opsi B.

Alotnya pandangan dari 10 fraksi soal opsi paket yang tersedia membuat sidang sempat diskors. Selain jadi kesempatan fraksi untuk melakukan lobi, penundaan rapat itu juga untuk memberikan anggota dewan istirahat.

Sidang kemudian kembali dilanjutkan dengan keputusan untuk mengambil kesepakatan. Pengambilan melalui kesepakatan dengan muswarah mufakat menyeruak. Meski begitu, kata sepakat tak kunjung lahir dalam musyarawah tersebut.

Akhirnya, disepakati bahwa pengambilan keputusan mengenai lima isu tersebut melalui sistem voting. Namun, jelang voting, Fraksi Gerindra, PAN, Demokrat, dan PKS yang konsisten dengan opsi B dengan presidential threshold 0%, memilih untuk mundur (walk out).

"Kami sampaikan pada kesempatan ini bahwa PAN dalam proses pengambilan keputusan terhadap RUU Pemilu, untuk tahapan berikutnya pengambilan keputusan tingkat dua kami nyatakan kami tidak akan ikut dan tidak bertanggung jawab atas putusan," tutur Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/7/2017).

Karena empat fraksi itu walk out, pimpinan DPR yang berasal dari fraksi itu keluar dari arena sidang. Pimpinan sidang yang walk out adalah Fadli Zon, Agus Hermanto, dan Taufik Kurniawan. Sidang hanya menyisakan Fahri Hamzah dan Setya Novanto yang saat itu masih menjabat Ketua DPR tetap berada di dalam ruangan.

Setelah aksi walk out, keputusan aklamasi diambil karena dalam rapat paripurna tersisa enam fraksi yang mendukung opsi paket A, yakni berisi presidential threshold 20/25%, ambang batas parlemen 4%, sistem pemilu terbuka, besaran kursi 3-10, konversi suara saint lague murni.

(Foto: Antara)

"Karena tinggal opsi A. Apa disetujui?" tanya Novanto.

"Setuju," jawab peserta.

Mendengar jawaban dari peserta rapat paripurna, Setya Novanto pun segera mengetok palu tiga kali, tanda pengesahan UU Pemilu.

UU Pemilu Digugat ke MK

RUU Pemilu akhirnya diteken oleh Presiden Jokowi pada 16 Agustus 2017. UU tersebut terdaftar di lembaga negara sebagai UU Nomor 7 Tahun 2017. UU ini terdiri atas 573 pasal, penjelasan, dan 4 lampiran.

Usai diketok palu dan ditandatangani Jokowi, tak berarti polemik perihal UU Pemilu selesai. Justru persoalan UU Pemilu memasuki babak baru menyambut pesta demokrasi pada 2019.

Pihak-pihak yang keberatan dengan sejumlah pasal yang tertera di UU Pemilu itu mengajukan gugatan ke Mahkamah Konsitusi (MK). Mulai dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Islam Damai Aman (Idaman), secara bergiliran mendaftarkan gugatannya ke MK. Selain dari parpol, ada pula organisasi yang mengajukan gugatan soal UU Pemilu, yaitu Advokat Cinta Tanah Air (ACTA). Tak ketinggalan, lembaga pemilu pun mengajukan gugatan, seperti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) serta Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif.

PBB melalui Ketua Umum Yusril Ihza Mahendra resmi mengajukan gugatan ke MK soal Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, pada 5 September 2017. Dalam pasal itu, diatur ketentuan soal presidential threshold 20/25% suara sah nasional. Menurut Yusril, aturan tersebut merugikan pihaknya untuk mengusung capres atau cawapres pada Pemilu 2019.

(Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra gugat UU Pemilu ke MK)

Senada dengan PBB, Partai Idaman pun mempersoalkan Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait presidential threshold. Selain parpol, ACTA, mantan komisioner KPU Hadar Nafis Gumay, dan pakar komunikasi politik Effendi Gazali juga mengajukan gugatan ke MK. Penerapan presidential threshold dinilai inkonstitusional dan bertentangan dengan UUD 1945 dan putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013, yang menyatakan pemilu 2019 akan dilaksanakan secara serentak.

"Presidential threshold bertentangan dengan pasal 6 A ayat 3 UUD 1945, yang menjamin hak setiap partai politik peserta pemilu bisa mengajukan pasangan calon presiden," ujar Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini, Jakarta, Rabu (19/7/2017).

Menanggapi polemik presidential threshold yang digugat PBB dan Partai Idaman, Tjahjo menjelaskan, ketentuan ambang batas pencalonan presiden dalam Pasal 222 UU Pemilu sudah disepakati antara pemerintah dan DPR demi mewujudkan sistem presidensil yang kuat.

(Mendagri Tjahjo Kumolo. Foto: Reni Lestari/Okezone)

"Merupakan kesepakatan bersama antara pemerintah dan DPR di dalam membahas rancangan undang-undang, yang semangatnya sama untuk membentuk sistem pemerintahan presidensil yang efektif, efisien, demokratis sesuai dengan aturan-aturan hukum yang ada, demi mewujudkan pemerintahan yang lebih demokratis di masa-masa yang akan datang," kata Tjahjo di Gedung MK, Jakarta, Senin (25/9/2017).

Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani, justru khawatir bila presidential threshold ditiadakan pada Pemilu 2019. Itu lantaran parpol bisa mengusung pasangan capres masing-masing tanpa harus koalisi.

Ia menjelaskan, bila presiden yang terpilih mempunyai wakil yang minim di DPR atau sama sekali tidak mempunyai wakil di DPR, figur presiden ini akan sulit mendapat dukungan politik di parlemen.

"Potensi sandera politik terhadap presiden akan semakin besar," kata Arsul dalam sidang uji materi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di MK, Jakarta, Selasa (14/11/2017).

Tak hanya presidential threshold yang memanas di MK. Ketentuan soal verifikasi parpol juga ramai diuji materi di MK.

Pasal 173 Ayat (1) UU Pemilu menyatakan, partai politik peserta pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan atau lolos verifikasi oleh KPU. Sementara Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu menyatakan partai politik yang telah lolos verifikasi tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu.

Partai Perindo, lewat LBH Perindo, mengajukan gugatan soal verifikasi parpol yang tercantum dalam Pasal 173 ayat 3 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ke MK. Ketua Umum DPP LBH Perindo, Ricky Margono mengatakan, seharusnya seluruh parpol peserta pemilu 2019 diverifikasi oleh KPU, baik parpol lama atau baru.

Ricky menegaskan, parpol lama juga perlu diverifikasi karena ada banyak perubahan, baik dari sisi geologi maupun kepengurusan partai. Contohnya, pada 2015 pemerintah melakukan pemekaran, yakni Kalimantan Utara menjadi provinsi, sehingga total ada 34 provinsi dari sebelumnya 33.

"‎Kemarin ada provinsi baru di Kaltara. Itu artinya sudah berbeda. Oleh karena itu harus diverifikasi ulang. Siapa yang menjamin mereka (partai politik) itu semua sudah memiliki kantor sendiri? Misalnya keberadaan kantor ya, apakah kantor tersebut sewanya sampai tahun berapa, dan itu sudah tidak jelas lagi. Ini pun harus diverifikasi ulang," terang Ricky di Gedung MK, Jakarta, Selasa (22/8/2017).