nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Kasus Korupsi E-KTP, Pengacara Setnov: Semestinya KPK yang Membuktikan Keterlibatan Ganjar & Yasonna

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Jum'at 15 Desember 2017 13:51 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2017 12 15 337 1830803 kasus-korupsi-e-ktp-pengacara-setnov-semestinya-kpk-yang-membuktikan-keterlibatan-ganjar-yasonna-EEHP9ToCpL.jpg Friman Wijaya selaku pengacara Setnov sesalkan nama Ganjar dan Yasonna hilang saat pembacaan dakwaan

JAKARTA - Tim penasihat hukum Setya Novanto, Firman Wijaya menyambangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (15/12/2017).

Firman mengaku akan mengkonfirmasi dakwaan perkara korupsi e-KTP yang telah dibacakan Jaksa KPK, pada Rabu, 13 Desember 2017, kepada kliennya terkait hilangnya ‎sejumlah nama seperti Ganjar Pranowo dan Yasonna Hamonganan Laoly ke Novanto.

‎"Prinsipnya, barang siapa yang mendalilkan karena itu menyangkut dakwaan, semestinya teman-teman KPK lah yang membuktikan keterlibatan Pak Ganjar dan Pak Yasonna Laoly," kata Firman di Gedung Merah Putih KPK.

Selain mengonfirmasi hal tersebut, kata Firman, tim penasihat hukum juga akan membahas seputar nota keberatan atau eksepsi yang akan dibacakan pada sidang selanjutnya. Sebab, banyak kejanggalan dalam dakwaan Setya Novanto.

"Iya tentu (akan membahas eksepsi), hanya saya menyesalkan kenapa sistem peradilan tidak saling menghargai," jelasnya.

(Baca Juga: Kuasa Hukum Pertanyakan "Lenyapnya" Sejumlah Nama dalam Dakwaan Setya Novanto)

‎Dikonfirmasi terpisah, kuasa hukum Novanto lainnya, Maqdir Ismail juga menyatakan hal serupa. Kata Maqdir, pihanya sedang menyusun perbandingan fakta dakwaan yang muncul pada tiga terdakwa sebelumnya dengan dakwaan kliennya.

Sebab, sambung Maqdir, dalam dakwaan Setya Novanto banyak nama-nama yang hilang dan tidak dicantumkan oleh Jaksa KPK. Padahal, dalam dakwaan sebelumnya, ‎sejumlah nama dibeberkan secara rinci.

"Tentu kami akan buat perbandingan fakta dalam surat dakwaan. Kami berusahan menunjukkan fakta yang hilang dan fakta yang baru, padahal mereka didakwa bersama-sama," kata Maqdir Ismail.

Sebelumnya, Maqdir Ismail sempat mempertanyakan lenyapnya nama-nama yang diduga menerima aliran uang panas proyek e-KTP, dalam dakwaan kliennya. Padahal, dalam dakwaan sebelumnya, terdapat sejumlah nama yang diduga turut menerima uang panas e-KTP.

"Dalam (dakwaan) lain, disebut sejumlah nama anggota DPR yang menerima uang, tetapi disini itu hilang, tidak ada lagi nama itu disebut," kata Maqdir usai menghadiri persidangan, di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu, 13 Desember 2017.

Maqdir menyebut dua nama mantan anggota Komisi II DPR yang dalam‎ dakwaan kliennya tidak diikutsertakan menerima aliran dana e-KTP. Dua nama mantan anggota Komisi II DPR yakni, Ganjar Pranowo dan Yasonna Hamonganan Laoly. "Salah satu di antaranya adalah nama Ganjar Pranowo, Yasonna Laoly juga, tapi di dakwaan ini tidak ada," terangnya.

Diketahui, selain dua mantan anggota Komisi II DPR tersebut, juga ada nama lain yang dalam dakwaan sebelumnya yang diterangkan namun lenyap di dakwaan Novanto. Sejumlah nama tersebut yakni, Olly Dondokambey, dan juga Arief Wibowo.

Sebagaimana dalam dakwaan Irman dan Sugiharto, keempat nama tersebut diduga turut kecipratan uang panas proyek e-KTP dengan rincian, Olly Dondokambey sebesar USD1,2 juta; Arif Wibowo USD108 ribu; Ganjar Pranowo USD520 ribu; serta Yasonna H. Laoly, USD84 ribu.

Keempatnya pun kompak membantah telah menerima uang haram proyek e-KTP itu dalam beberapa kali kesaksiannya di proses penyidikan maupun persidangan kasus korupsi e-KTP.

Sekadar informasi, Ketua DPR RI non-aktif, Setya Novanto didakwa secara bersama-sama melakukan perbuatan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan ‎kerugian negara sekira Rp2,3 triliun dalam proyek pengadaan e-KTP, tahun anggaran 2011-2013.

Setya Novanto selaku mantan Ketua fraksi Golkar diduga mempunyai pengaruh penting untuk meloloskan anggaran proyek e-KTP yang sedang dibahas dan digodok di Komisi II DPR RI pada tahun anggaran 2011-2012.

Atas perbuatannya, Setya Novanto didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP‎.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini