Andi Narogong Ogah Disebut Orang Dekat Setya Novanto

Arie Dwi Satrio, Okezone · Kamis 14 Desember 2017 16:46 WIB
https: img.okeinfo.net content 2017 12 14 337 1830379 andi-narogong-ogah-disebut-orang-dekat-setya-novanto-ccWv7QtQZ4.jpg Andi Narogong di KPK (foto: Okezone)

JAKARTA - Andi Agustinus alias Andi Narogong melalui nota pembelaannya atau pleidoi enggan disebut sebagai orang dekat atau perpanjangan tangan mantan Ketua DPR RI non-aktif, Setya Novanto.

Sebagaimana hal tersebut dilontarkan salah satu Penasihat Hukum Andi Narogong‎ ‎saat membacakan nota pleidoi untuk kliennya terkait perkara dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP, tahun anggaran 2011-2013.

"Tidak benar jika terdakwa disebut sebagai orangnya Setya Novanto atau bertindak sebagai wakil atau perpanjangan, atau punya kedekatan khusus," ujar salah satu penasihat hukum Andi Narogong di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (14/12/2017).

 Berbagai Ekspresi Setya Novanto pada Sidang Perdana di Pengadilan Tipikor

Melalui kuasa hukumnya, Andi menampik dapat lancar berkomunikasi dengan Setya Novanto secara langsung. Sebab, jika ingin bertemu dengan mantan Ketua Fraksi Golkar tersebut harus melalui ajudannya terlebih dahulu.

 (Baca juga: Kuasa Hukum Pertanyakan "Lenyapnya" Sejumlah Nama dalam Dakwaan Setya Novanto)

Meski demikian, pengacara mengakui bahwa kliennya tersebut memang mengenal Setya Novanto. Hal itu diakuinya saat membeberkan pertemuan dengan Irman dan Setya Novanto untuk membahas proyek e-KTP.

"Irman merasa perlu bertemu atasan Burhanuddin, yakni Ketua Fraksi Golkar Setya Novanto. Karena tahu Andi kenal, maka Irman minta agar dikenalkan pada Novanto," pungkasnya.

 Berbagai Ekspresi Setya Novanto pada Sidang Perdana di Pengadilan Tipikor

Andi Agustinus alias Andi Narogong sendiri telah dituntut delapan tahun penjara dengan denda Rp1 miliar subsider enam bulan kurungan oleh Jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

 (Baca juga: Didakwa Rugikan Negara Rp2,3 Triliun, Setya Novanto Ajukan Eksepsi)

Jaksa berpandangan, Andi Narogong terbukti secara sah dan meyakinkan ikut melakukan tindak pidana korupsi proyek pengadaan e-KTP, tahun anggaran 2011-2012. Andi diduga berperan sebagai pengatur tender proyek e-KTP.

Andi diduga mengarahkan perusahaan tertentu untuk memenangkan tender proyek e-KTP dengan memberikan sejumlah uang ke beberapa pihak. Atas perbuatan Andi Narogong tersebut, negara mengalami kerugian sebesar Rp2,3 triliun.

Atas perbuatannya, Andi Narogong didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1)‎ ke-1 KUHP.

 

(wal)

Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini