Periksa Staf Ahli Menhub, KPK Selisik Aliran Suap Dirjen Hubla ke Pihak Lain

Puteranegara Batubara, Okezone · Senin 11 Desember 2017 23:07 WIB
https: img.okezone.com content 2017 12 11 337 1828815 periksa-staf-ahli-menhub-kpk-selisik-aliran-suap-dirjen-hubla-ke-pihak-lain-PJB6GEAt2b.jpg Juru Bicara KPK Febri Diansyah (Foto: Okezone)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Staf ahli Menteri Perhubungan (Menhub) Bidang Logistik, Multimoda dan Keselamatan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Cris Kuntadi, dalam kasus korupsi suap perizinan dan pengadaan proyek-proyek di lingkungan Ditjen Hubla Tahun Anggaran 2016-2017.

Menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah, pemeriksaan kali ini, penyidik tengah menelisik adanya aliran dana dari tersangka Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) nonaktif Antonius Tonny Budiono ke sejumlah pihak di lembaga yang dikomandoi Budi Karya Sumadi itu.

"Kami belum bisa sampaikan siapa saja pihak yang diduga menerima aliran dana dari pihak pemberi, tapi kami temukan juga pihak lain yang terima aliran dana itu di Kementerian Perhubungan," papar Febri di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (11/12/2017).

(Baca Juga: Dalami Suap Dirjen Hubla, KPK Periksa Staf Ahli Menteri Perhubungan)

Febri menegaskan, sejumlah nama yang diduga menerima uang panas, sudah mulai muncul saat persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dengan terdakwa Adiputra Kurniawan.

"Ini akan kami dalami terus menerus karena diduga ada alokasi pada beberapa pejabat di Kemenhub untuk berbagai kepentingan terkait usaha tersangka sebelumnya," ujar Febri.

Sesuai dengan kewenangan KPK, kata Febri, akan mendalami sejumlah nama yang muncul di persidangan. Sebab itu, Febri mengimbau ke seluruh pihak yang merasa menerima uang haram itu untuk segera mengembalikan ke KPK.

"Sepanjang sesuai dengan kewenangan KPK misalnya di Pasal 11 UU KPK tentu kami akan cermati fakta persidangan. Dan, kami imbau sebagian pihak sudah kembalikan uang dan yang belum kembalikan tapi sudah menerima akan lebih baik mereka kembalikan," beber Febri.

(Baca Juga: KPK Periksa Kepala Pelabuhan Pulau Pisang Terkait Suap Dirjen Hubla)

Dalam kasus ini, Antonius Tonny Budiono ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK lantaran diduga menerima gratifikasi dan suap, yang totalnya mencapai Rp20 miliar.

Pemeriksaan saksi ini merupakan kelanjutan dari proses kelengkapan berkas perkara dari tersangka Antonius Tonny Budiono. Mengingat, KPK telah melimpahkan berkas penyidikan tersangka kedua dalam kasus ini, Adiputra Kurniawan ke tahap penuntutan.

Kedua tersangka diduga telah melakukan kesepakatan jahat terkait ā€ˇpemulusan perizinan pengerukan di Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang, Jawa Tengah, yang dikerjakan PT Adiguna Keruktama. Dalam hal ini, ada uang dugaan suap sebesar Rp1,147 miliar yang diberikan Adiputra untuk Tonny Budiono.

Sebagai pihak penerima suap, Tonny disangkakan melanggar Pasal 12 Huruf a dan Pasal 12 Huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor.

Sedangkan sebagai pihak pemberi, Adiputra disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) Huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) Huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini