Mendagri soal Ketua DPR: Siapapun yang Disahkan di Paripurna, Itu Diakui Pemerintah

Taufik Fajar, Okezone · Senin 11 Desember 2017 17:16 WIB
https: img.okezone.com content 2017 12 11 337 1828634 mendagri-soal-ketua-dpr-siapapun-yang-disahkan-di-paripurna-itu-diakui-pemerintah-eo18wJjqVC.jpg Mendagri Tjahjo Kumulo (Okezone)

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah tak akan ikut campur dalam masalah pergantian ketua DPR RI karena parlemen memiliki mekanisme sendiri dalam menentukan pimpinannya.

"Pergantian ketua DPR, itu kan melalui mekanisme partai dari orang partai yang mengganti bagaimana mekanismenya, di DPR juga ada mekanisme, kami ikut saja," ujar Tjahjo di sela pameran Hari Antikorupsi Sedunia di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (11/12/2017).

Hal itu dikatakan Tjahjo terkait pengunduran diri Setya Novanto sebagai Ketua DPR dan penunjukan Azis Syamsuddin sebagai penggantinya yang menimbulkan polemik.

Menurutnya, pemerintah akan mengakui siapa pun yang disahkan sebagai ketua DPR sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

"Siapapun yang diusulkan oleh partai, yang disahkan dalam paripurna DPR, yang dilantik sebagai ketua DPR, ya itu lah yang pemerintah akui," tutur Tjahjo yang juga mantan anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan.

Usai menerima surat pengunduran diri Setya Novanto, pimpinan dan Badan Musyawarah DPR hari ini rapat membahas masalah itu. Rapat telah usai dilaksanakan dan hasilnya adalah tak memutuskan Azis Syamsuddin jadi Ketua DPR.

Bamus menyerahkan mekanisme itu ke Fraksi Golkar. Namun, mereka menyetujui bahwa surat usulan Azis Syamsudin jadi ketua DPR ikut dibacarakan di paripurna nanti.

"Surat Aziz tetap dibacakan, tapi tidak ada pelaksanaannya. Lihat mekanisme berikut. Nanti sesuai aturan di Golkar dan fraksi sendiri," ujar Ketua Fraksi Partai Golkar Robert J Kardinal.

 

(sal)

Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini