Share

Ketua KPK: UU Tipikor Indonesia Sudah Kuno!

Fakhrizal Fakhri , Okezone · Senin 11 Desember 2017 11:51 WIB
https: img.okezone.com content 2017 12 11 337 1828405 ketua-kpk-uu-tipikor-indonesia-sudah-kuno-ECEskPv07Z.jpg Ketua KPK, Agus Rahardjo. (Foto: Okezone)

JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyebut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Indonesia sudah tergolong kuno.

"Di dalam legislasi kita masih banyak kekurangan, jadi kalau bapak ibu melihat legislasi kita, UU Tipikor kita dalam tanda kutip masih tergolong kuno, karena kita hanya menyentuh keuangan negara," kata Agus‎ dalam acara ‎Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia Tahun 2017 dan Peresmian Pembukaan Konfrensi Nasional Pemberantasan Korupsi ke-12 serta Peluncuran Aplikasi e-LHKPN, Senin (11/12/2017).

Agus melanjutkan, aturan yang ada di dalam The United Nations Convention against Corruption (UNCAC) belum semuanya diterapkan di Indonesia. Sehingga, ia berharap komitmen terhadap UNCAC dapat ditunjukkan. Apalagi, UNCAC telah diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC Tahun 2003.

"Nah ini, kita harus melebarkan, meluaskan, bahwa yang namanya suap-menyuap di sektor swasta mestinya tidak diperkenankan. Di sini ada Menkumham, Menteri Luar Negeri di wakili Wamennya, mari komitmen kita pada UNCAC kita wujudkan dalam legislasi kita," terangnya.

(Baca juga: Pembentukan Densus Tipikor Ditunda‎, Istana Pastikan Polri Dapat Lakukan Penegakan Korupsi)

Ia menjelaskan, aturan di Indonesia yang belum tertuang dalam UNCAC adalah korupsi di sektor korporasi, perdagangan pengaruh, memperkaya diri sendiri secara tidak sah, dan perampasan aset.

"Kalau ini terwujud, tingkah laku bangsa kita ada koridornya, ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Saya cerita pada Bapak Presiden, di Singapura seorang guru mendapat sesuatu dari muridnya tidak boleh. Kalo di kita (Indonesia), masih ada yang seperti itu." imbuhnya.

Selain itu, Agus menyampaikan bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang dikeluarkan oleh Transparency International terus merangkak naik. Pada1999, pasca-Orde Baru IPK Indonesia hanya mendapat skor 17 dan menjadi yang terburuk di wilayah ASEAN.

"Kalau di Tahun 1999, warisan dari Orde Baru IPK kita hanya 17, kita yg paling rendah saat itu. Hari ini, saya laporkan, IPK kita paling tidak di ASEAN sudah nomor 3," jelas Agus.

Ia menambahkan, ‎pada laporan 2016, IPK Indonesia mendapat skor 37 atau naik 1 poin dari tahun sebelumnya. Meski demikian, kata Agus, skor IPK ndonesia sudah berhasil menyalip Filipina dan Thailand. "Arah kita sudah betul, Di tahun 1999, hari ini kita nomor 3. Alhamdulillah di 2016 kita bisa salip Filipina dan Thailand," tuturnya.

Agus pun mengajak semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat untuk bersama-sama bergerak memberantas korupsi. "Nanti kalau kita bisa bergerak bersama-sama, di dalam pemberantasan korupsi ini, KPK dan motornya pemerintah, itu bapak presiden menentukan, kita harus bergerak, bersama-sama bergerak, rakyat mengawasi tingkah laku semua aparat negara," tutupnya.

(qlh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini