nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Usut Kasus Korupsi RJ Lino, KPK Periksa Vice Presiden Hubungan Pelanggan

Puteranegara Batubara, Jurnalis · Jum'at 08 Desember 2017 11:17 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2017 12 08 337 1827212 usut-kasus-korupsi-rj-lino-kpk-periksa-vice-presiden-hubungan-pelanggan-PnhSdcgtkM.jpg Juru Bicara KPK Febri Diansyah (Arie/Okezone)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mendalami kasus dugaan korupsi pengadaan tiga unit Quay Container Crane (QCC) pada PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II yang menyeret mantan direktur utamanya, Richard Joost (RJ) Lino.

Dalam jadwal pemeriksaan yang dirilis oleh lembaga antirasuah, penyidik memanggil Vice President (VP) Hubungan Pelanggan, Rima Novianti. Dia akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Rj Lino.

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat (8/12/2017).

RJ Lino tersandung kasus dugaan korupsi pengadaan tiga QCC PT Pelindo II pada anggaran 2010. Dia diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenangnya untuk meperkaya diri sendiri serta koorporasi.

RJ Lino diduga melakukan penunjukan langsung perusahaan asal China, Wuxi Huadong Heavy Machinery Co, Ltd dalam pengadaan tiga QCC yang dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang.

 

Mantan Direktur Utama PT Pelindo II RJ Lino saat datang ke Gedung KPK (Heru/Okezone)

Penyidik KPK sudah memeriksa puluhan saksi dalam kasus tersebut sejak menanganinya mulai Desember 2015. Saksi diperiksa mulai dari pegawai, pejabat, mantan pegawai PT Pelindo II dan lainnya.

RJ Lino sempat menggungat secara praperadilan penetapannya sebagai tersangka, tapi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan yang diajukan. Artinya status tersangka dinobatkan KPK kepada RJ Lino masih berlaku. Tapi, hingga kini RJ Lino belum jua ditahan.

Atas perbuatannya, RJ Lino disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor.

(sal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini