nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Gatot Nurmantyo: Kebijakan Mutasi 85 Pati TNI Tidak Ujug-Ujug!

Puteranegara Batubara, Jurnalis · Rabu 06 Desember 2017 14:38 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2017 12 06 337 1826078 gatot-nurmantyo-kebijakan-mutasi-85-pati-tni-tidak-ujug-ujug-prjd78BUdc.jpg Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo (Foto: Okezone)

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menegaskan, bahwa kebijakan rotasi jabatan terhadap 85 Perwira Tinggi (Pati) di lingkungan TNI tidak diambil secara mendadak. Pasalnya, mutasi jabatan itu sudah dibahas jauh-jauh hari.

Rotasi jabatan di TNI sendiri menjadi sorotan, mengingat hal tersebut dilakukan usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencalonkan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai calon tunggal Panglima TNI.

"Kalau (kebijakan) itu 'ujug-ujug' (mendadak) saya keluarkan tanggal 5 sudah tepat," kata Gatot saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (6/12/2017).

Panglima menjelaskan, keputusan rotasi itu dilakukan bertahap dan sesuai prosedur. Seperti pada 30 November diadakan prawanjakti (pra Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi) yang diwakili oleh para Wakil KSAU, KSAD, dan KSAL.

(Baca Juga: TNI Mutasi 85 Pati, Letjen Edy Rahmayadi Digantikan Mayjen Sudirman)

Prosesnya kemudian dilakukan kembali rapat pada 4 November, dan Gatot kembali menegaskan, bahwa selam proses itu berjalan dirinya tak mengetahui bakal ada penunjukan Hadi Tjahjanto sebagai calon Panglima TNI menggantikan dirinya.

Sementara Gatot baru mengetahui penunjukkan Hadi Tjahjanto pada Selasa 5 Desember 2017 kemarin. Kabar tersebut diperoleh Gatot saat dihubungi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno. 

"Pak Pratik menyampaikan, Pak Panglima saya sudah menyerahkan surat presiden kepada DPR mencalonkan Pak Hadi," ucap Gatot menirukan percakapannya dengan Pratikno.

Gatot mengakui, ketika sudah mengetahui surat penunjukkan Hadi Tjahjanto telah dikirimkan, maka tidak boleh mengambil kebijakan rotasi karena asas kepatutan. Namun, yang terjadi pada kebijakan mutasi 85 pati TNI pada Selasa lalu, tidak lah seperti itu.

"Walaupun secara legalitas boleh, tapi secara etika tidak," tutup dia.

(Baca Juga: Diuji DPR, Marsekal Hadi Tjahjanto Beberkan 5 Ancaman Global Dihadapi Indonesia)

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini