nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Pengamat Militer: Panglima TNI Baru Harus Pilih Pejabat Andal

Tim Okezone, Jurnalis · Selasa 05 Desember 2017 08:20 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2017 12 05 337 1825251 pengamat-militer-panglima-tni-baru-harus-pilih-pejabat-andal-RtWTXbwI5n.jpg Presiden Jokowi resmi memilih KSAU Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai calon tunggal Panglima TNI. (Foto: Antara)

JAKARTA - Pengamat militer dan intelijen, Susaningtyas Kertopati memaparkan, pergantian Panglima TNI tentunya diikuti oleh perubahan kebijakan, baik internal maupun eksternal. Perubahan kebijakan itu tentu menuntut adanya struktur pejabat TNI yang andal.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemarin, Senin 4 Desember 2017 telah mengirimkan nama Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai calon tunggal menggantikan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.

"Kita semua mendukung Panglima TNI dalam menentukan siapa saja pejabat TNI yang andal tersebut," kata Susaningtyas dalam rilis yang diterima Okezone, Selasa (5/12/2017).

Pejabat TNI yang handal itu dibutuhkan lantaran Panglima yang baru akan mengemban amanat dari Presiden Jokowi, yang harus diimplementasikan ke semua tingkatan organisasi TNI. Kebijakan itu kemudian dirumuskan oleh pejabat TNI yang berwenang sesuai struktur komando di organisasi TNI AD, TNI AL dan TNI AU.

Selain perubahan kebijakan yang bersifat internal, ada juga perubahan yang bersifat eksternal, seperti kebijakan TNI di ASEAN pada tataran regional dan juga pada tataran global. Kebijakan TNI yang bersifat eksternal juga terkait dengan hubungan kelembagaan dengan birokrasi pemerintah, MPR/DPR, dan seluruh elemen lainnya.

"Oleh karenanya sangat penting bahwa mutasi pejabat TNI yang baru harus ditujukan untuk mendukung Panglima TNI yang baru. Faktor lain yang tidak kalah pentingnya dalam mutasi pejabat TNI yang baru adalah loyalitas. Mutasi pejabat TNI tentu membawa rangkaian yang cukup panjang dalam mata rantai regenerasi Perwira Tinggi TNI hingga Perwira Menengah dan Perwira Pertama TNI," kata Susaningtyas.

(Baca juga: Pengamat Militer: Sudah Selayaknya Panglima TNI Dijabat oleh AU)

Jika dicermati, lanjut Susaningtyas, faktor loyalitas sangat mempengaruhi mata rantai regenerasi. Faktor inilah yang harus dijaga bersama agar TNI tidak terpecah. Mutasi Pejabat TNI yang tidak selaras dengan kapasitas dan loyalitas tinggi kepada Panglima TNI yang baru dikhawatirkan dapat memecah soliditas TNI.

"Kita semua paham agar Jenderal Gatot bersikap bijak dan lapang dada untuk bisa menerima siapa saja pejabat TNI yang akan ditunjuk oleh Panglima TNI yang baru. Tradisi dan etika TNI yang baik ini perlu diteruskan kepada generasi muda TNI," ujarnya.

Untuk itulah, Susaningtyas berharap DPR RI segera menjawab surat Presiden Jokowi, agar proses pergantian Panglima TNI dapat berjalan dengan lancar. Menurutnya, keputusan pergantian Panglima TNI jangan dibiarkan terlalu lama karena akan berimplikasi kepada pejabat TNI lainnya. Proses pergantian Panglima TNI yang baru menurutnya bisa segera dilakukan dan tidak perlu menunggu masa pensiun Jenderal Gatot.

Selain itu, pergantian tersebut juga tidak perlu dikhawatirkan akan menimbulkan dampak buruk. "Dari pegalaman TNI selama ini banyak Jenderal yang diganti tanpa harus menunggu masa pensiun. Ketentuan itu juga sesuai dengan amanat UU tentang TNI. Jadi prinsipnya, semakin cepat keputusan pergantian Panglima TNI oleh Presiden Jokowi akan semakin baik untuk organisasi TNI secara keseluruhan.

Susaningtyas juga berharap, dengan adanya pencalonan Marsekal Hadi oleh Presiden Jokowi, maka Jenderal Gatot diharapkan tak lagi membuat keputusan strategis.

(qlh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini