Rawan Dikorupsi, KPK Pantau Pembahasan APBD

Arie Dwi Satrio, Okezone · Kamis 30 November 2017 20:39 WIB
https: img.okezone.com content 2017 11 30 337 1823376 rawan-dikorupsi-kpk-pantau-pembahasan-apbd-QSeOKPHZmg.jpg Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang (foto: Okezone)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang memantau proses pembahasan hingga pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Sebab, anggaran daerah rawan dikorupsi oleh oknum pejabat daerah.

‎Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang mengatakan pihaknya memang sudah lama memantau setiap pengeluaran dan pemasukan anggaran di daerah. Hal itu untuk mencegah dana untuk pembangunan di daerah tersebut dibancak.

"Dari sisi pencegahan, KPK telah menggapai hampir semua provinsi guna mencari tahu bagaimana daerah mengelola pengeluaran dan pemasukan," kata Saut saat dikonfirmasi, ‎Kamis (30/11/2017).

 (Baca juga: Mendagri Sebut Perencanaan Anggaran Rawan Dikorupsi)

Dalam hal ini, kata Saut, pihaknya telah sempat menyambangi beberapa provinsi di Indonesia untuk program pencegahan yang diantaranya meliputi dialog dengan Kepala Daerah serta memantau pengawasan dana APBD.

"Nah, ada sejumlah saran perbaikan disampaikan. Nah kalau juga transaksionalnya muncul, dan negara rugi, maka dari situ KPK mencarinya," jelasnya.

Sebagaimana diketahui, KPK baru saja kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Dalam operasi senyap tersebut, KPK mengamankan sejumlah pejabat di Jambi yang diduga melakukan suap pengesahan RAPBD.

Belajar dari operasi senyap itu, kata Saut, KPK akan kembali gencar melakukan upaya pencegahan di daerah. Khususnya, dalam proses pembahasan sampai pengesahan APBD.

"Karena KPK digaji untuk itu dalam bentuk koordinasi, supervisi, monitoring dan pencegahan baru kemudian penindakan atau sebaliknya," tandasnya.

‎Sebelumnya, KPK menetapkan empat tersangka kasus dugaan suap pembahasan RAPBD Provinsi Jambi, tahun anggaran 2018. Keempat tersangka tersebut yakni, anggota DPRD Jambi, Supriyono; Plt Sekda Provinsi Jambi, Erwan Malik; Plt Kadis PUPR Jambi, Arfan; dan Asisten III Bidang Administrasi (Asda) ata‎u bagian umum Pemprov Jambi, Saifuddin.

Dalam kasus ini, KPK berhasil mengamankan uang senilai Rp4,7 miliar dari kesepakatan sebesar Rp6 miliar ‎yang diduga sebagai pelicin atau 'uang ketok' pembahasan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2018.

Uang tersebut diduga telah diberikan tiga pejabat Pemprov Jambi‎ kepada anggota DPRD asal PAN, Supriyono untuk memuluskan pengesahan RAPBD Tahun 2018.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini