nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Masih Persiapkan Bukti, Alasan KPK Minta Sidang Praperadilan Setya Novanto Ditunda

Puteranegara Batubara, Jurnalis · Kamis 30 November 2017 13:07 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2017 11 30 337 1823082 masih-persiapkan-bukti-alasan-kpk-minta-sidang-praperadilan-setya-novanto-ditunda-C1EqjYbCKj.jpg KPK tidak hadir dalam sidang praperadilan Setya Novanto di PN Jaksel. (Foto: Puteranegara Batubara/Okezone)

JAKARTA – Tim Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta sidang praperadilan yang diajukan oleh Ketua DPR RI Setya Novanto (Setnov) atas status tersangkanya dalam kasus korupsi e-KTP ditunda.

Perwakilan lembaga antirasuah tak menghadiri sidang perdana ini. Kendati demikian, KPK telah melayangkan surat kepada Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel) terkait penundaaan sidang itu.

Surat bernomor B 887/HK.07/55/11/2017 diberikan kepada Hakim Tunggal Sidang Praperadilan, Kusno. Dalam persidangan, Kusno yang juga Wakil Ketua PN Jaksel itu langsung membacakan alasan pihak KPK meminta sidang praperadilan kedua Setnov ini ditunda.

(Baca Juga: Pihak KPK Tak Hadir, Sidang Praperadilan Setya Novanto Ditunda Pekan Depan)

KPK memaparkan alasan permohonan penundaan sidang tersebut. Pasalnya, saat ini lembaga antikorupsi masih terus mempersiapkan bukti-bukti dan beberapa surat administrasi lainnya.

Tak hanya itu, alasan lainnya, KPK juga masih melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam sidang praperadilan ini. Kendati demikian, KPK tak merinci siapa pihak terkait yang dimaksud.

"Untuk itu, kami mohon Ketua Pengadilan dan Hakim Tunggal, dapat menunda sidang minimal 3 minggu ke depan. Demikian surat penundaan sidang ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih," ujar Kusno saat membacakan surat dari KPK di Ruang Sidang Utama Prof H Oemar Seno Adji, SH, Kamis (30/11/2017).

(Baca Juga: Ketua KPK Minta Sidang Perdana Praperadilan Setya Novanto Diundur, Ini Alasannya)

Sidang praperadilan Setnov dalam kasus yang merugikan keuangan negara sebesar Rp2,3 triliun ini ditunda pekan depan, Kamis 7 Desember 2017.

"Jadi saya tunda hari Kamis yang akan datang tanggal 7 Desember. Hakim berkesimpulan berpendapat sidang ini harus ditunda dan akan dipanggil lagi," tutup Kusno.

(erh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini