nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Tiga Saksi Ahli dari Perindo Keberatan dengan Pasal 173 UU Pemilu, Ini Alasannya

Harits Tryan Akhmad, Jurnalis · Rabu 29 November 2017 16:34 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2017 11 29 337 1822612 tiga-saksi-ahli-dari-perindo-keberatan-dengan-pasal-173-uu-pemilu-ini-alasannya-YJ50U0YcWn.jpg Sidang gugatan UU Pemilu. Foto Okezone/Harits Tryan

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang uji materi Pasal 173 Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu) 2017.

Agenda sidang kali ini mendengarkan keterangan saksi ahli dari Partai Perindo, yakni Direktur Eksekutif Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahudin.

Ia menyatakan penerapan Pasal 173 Ayat (3) tentang ketentuan verifikasi partai politik (parpol) calon peserta pemilu hanya bagi parpol baru akan mendegradasi proses demokratisasi di Indonesia.

“Pasal 173 ayat (3) ada frasa di mana ditetapkan menjadi peserta pemilu. Kalo ditetapkan jadi peserta pemilu seharusnya pada setiap pemilu selanjutnya dia (parpol) enggak perlu untuk daftar kembali menjadi peserta pemilu. Tetapi faktanya KPU sekarang tidak melakukan itu,” ujar Said di ruang sidang MK, Jakarta Pusat, Rabu (29/11/2017).

Saksi ahli lainnya yang dihadirkan yakni Prof Yuliandri. Ia mengatakan bahwa dalam Pasal 173 ayat (3) UU pemilu terdapat sebuah perlakuan yang berbeda antara peserta Pemilu 2014 dengan nonpeserta 2014.

“Saya lihat di UU dibedakan. Bahwa yang boleh melakukan verifikasi ketika misalnya parpol yang ikut pemilu 2014 ketika dia lolos administratif enggak perlu lagi diverifikasi. Kemudian bagi parpol baru itu mesti verifikasi administrasi dan faktual,” ucap Yuliandri saat memberikan keterangan.

Sementara saksi fakta yang dihadirkan yakni Wibowo Hadiwardoyo menjelaskan pengalamannya saat masih menjabat sebagai Sekjen dari PBB dan menjalani proses verifikasi administrasi dan faktual untuk menjadi peserta pemilu 2014.

“Untuk menjadi peserta pemilu 2014, pada 2012 partai politik dilakukan verifikasi administrasi atau pun faktual yang saya alami itu. 3 hal utama itu keberadaan kantor dan kelengkapannya, pengurusnya dan anggotanya,” tutur Wibowo.

(fzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini