Soal UU Pemilu, DPR: Biar MK yang Menguji, Apakah Bertentangan atau Tidak

Muhammad Iqbal, Okezone · Selasa 21 November 2017 12:36 WIB
https: img.okezone.com content 2017 11 21 337 1817724 soal-uu-pemilu-dpr-biar-mk-yang-menguji-apakah-bertentangan-atau-tidak-gotF4TFU7b.jpg Ilustrasi (Dok. Okezone)

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II Lukman Edy mengatakan saat pihaknya menyelesaikan RUU Pemilu menjadi Undang-undang, salah satu negosiasi antara parlmen dengan pemerintah adalah soal besaran ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold dalam Pilpres 2019.

Setelah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum itu disetujui, beberpa elemen pun mengajukan gugatan ke meja Mahkamah Konstitusi (MK). Terkait hal tersebut, Lukman pun menyerahkan sepenuhnya pada MK.

"Terakhir pemerintah hanya negosiasi presidential threshold yang akhirnya kami setujui. Dan biarkan nanti MK yang menguji apakah bertentangan atau tidak," ujar Lukman dalam sebuah diskusi di Hotel Mercury Jakarta Selasa, (21/11/2017).

Untuk diketahui, dalam sidang lanjutan uji materiil UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Mahkamah Konstitusi (MK) mengagendakan sidang mendengarkan ‎keterangan DPR dan ahli pemohon.

(Baca Juga: Perludem: MK Mesti Prioritaskan Putusan Gugatan UU Pem‎ilu!)

Hakim konstitusi Arief Hidayat meminta agar pemohon yang mengajukan gugatan tersebut tidak membawa banyak saksi ahli maupun saksi fakta ke persidangan. Sementara pemohon dalam gugatan ini adalah Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dan Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia.

Hakim konstitusi, kata Arief, tidak melihat dari jumlah saksi yang dihadirkan dalam memutus suatu perkara. Sebaliknya, kata dia, hakim konstitusi melihat kualitas dari pemaparan dari para saksi tersebut di persidangan.

"Jadi begini, dalam persidangan Mahkamah bukan dari segi kuantitas ahli atau saksi, tapi kualitas," kata Arief.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini