Share

Divonis 1,5 Tahun Penjara, Ini Perjalanan Panjang Kasus Buni Yani

Yudhistira Dwi Putra, Okezone · Rabu 15 November 2017 07:30 WIB
https: img.okezone.com content 2017 11 14 337 1814094 divonis-1-5-tahun-penjara-ini-perjalanan-panjang-kasus-buni-yani-RGR8hhGZ9x.jpg Buni Yani dalam persidangan dugaan pelanggaran UU ITE (FOTO: Okezone)

BANDUNG - "Terdakwa terbukti bersalah dan divonis hukuman satu tahun enam bulan penjara," ucap Ketua Majelis Hakim, M Sapto saat membacakan vonis terhadap Buni Yani dalam sidang perkara penyebaran ujaran kebencian benuansa suku, agama, ras dan antargolongan di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, kemarin.

Terkait putusan tersebut, pihak Buni menyatakan akan mengajukan banding. Vonis itu sendiri sejatinya lebih rendah dari tuntutan jaksa, yakni dua tahun penjara plus denda Rp 100 juta subsider tiga bulan penjara. Selain itu, dalam putusannya, majelis hakim juga tidak menyertakan perintah penahanan terhadap Buni.

Pada Pasal 193 ayat (2) huruf a KUHAP telah diatur mengenai sebuah putusan pidana yang tidak disertai dengan perintah penahanan. Putusan tersebut tetap sah. Buni dapat ditahan, jika majelis hakim pada tingkat pengadilan tinggi nantinya menyatakan Buni bersalah dan memerintahkan penahanan terhadapnya.

Vonis ini nyatanya bukan lembar terakhir dari perjalanan kasus Buni. Keputusan banding Buni akan menambah lembaran baru dalam kasus yang telah bergulir sejak satu tahun lalu ini. Terkait itu, Okezone telah merangkum perjalanan kasus Buni dari lembar ke lembar perjalanan waktu.

6 Oktober 2016

Buni mengunggah sebuah video berisi pernyataan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kala mengunjungi warga di Kepulauan Seribu ke akun Facebooknya.

Unggahan cuplikan video Ahok itu kemudian diberi judul: "PENISTAAN TERHADAP AGAMA?" oleh Buni dan menjadi viral di media sosial.

7 Oktober 2016

Kelompok relawan Kotak Adja (Komunitas Muda Ahok Djarot) melaporkan Buni atas cuplikan video Ahok yang diunggah di akun Facebooknya.

Menurut para pelapor, unggahan video Ahok yang menjadi viral di media sosial itu telah direkayasa sedemikian rupa dan sengaja ditayangkan secara tidak utuh. Pelapor menilai unggahan tersebut sebagai upaya provokasi dan berpotensi menimbulkan gaduh.

10 Oktober

Didampingi 20 anggota Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI), Buni yang merasa difitnah dan diganggu kebebasan berpendapatnya melaporkan balik para pelapor, Kotak Adja.

Buni merasa dirinya tak pernah melakukan rekayasa terhadap video Ahok yang diangguh di akun Facebooknya.

14 Oktober

Gelombang demonstrasi mulai terbentuk. Ratusan massa dari Front Pembela Islam (FPI) melakukan unjuk rasa di Balai Kota DKI jakarta.

Para pendemo menuntut Ahok ditangkap atas pidatonya di Kepulauan Seribu. Video Buni disebut-sebut sebagai pemicu aksi tersebut.

1 November

Polisi mencatat ada 11 laporan terhadap Ahok terkait pidatonya di Kepulauan Seribu. Laporan tersebut diketahui tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, mulai dari Palembang, Palu, hingga Mapolda Metro Jaya dan Bareskrim Polri di Jakarta.

4 November

Demonstrasi skala besar menyusul aksi unjuk rasa FPI pada 14 Oktober. Aksi Bela Islam menjadi tajuk dari aksi ini. Hari itu, ratusan umat islam dan masyarakat dari berbagai golongan memenuhi areal silang Monas dan Istana Merdeka.

Dalam aksi itu, massa menuntut pemerintah turun tangan untuk memastikan proses hukum terhadap Ahok berjalan. Suasana damai yang terbangun sejak siang hingga ujung petang itu mendadak berubah mencekam lantaran aksi anarkis para demonstran yang terpancing provokasi sejumlah oknum.

Di Penjaringan, Jakarta Utara, sejumlah masyarakat terlibat bentrok dengan aparat. Malam Jakarta mendadak semakin kelam, asap hitam dari sejumlah aksi pembakaran yang diwarnai penjarahan memaksa aparat bertindak tegas untuk mencegah terulangnya peristiwa kekerasan berlandaskan sentimen SARA di masa lalu.

15 November

Memanasnya situasi sosial dan politik ibu kota memaksa presiden angkat bicara. Kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya untuk memproses kasus hukum Ahok secara terbuka dan transparan.

Atas perintah tersebut, polisi pun melakukan gelar perkara terbuka untuk pertama kalinya. Dalam gelar perkara terbuka itu, polisi melibatkan sejumlah pihak terkait.

16 November

Berdasar hasil gelar perkara, kepolisian menetapkan Ahok sebagai tersangka. Berbarengan dengan itu, polisi juga memutuskan peningkatan status perkara Ahok dari tingkat penyelidikan ke penyidikan.

Ahok disangkakan atas pelanggaran terhadap Pasal 156-A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE.

23 November

Untuk pertama kalinya Buni diperiksa sebagai terlapor terkait Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dari pemeriksaan itu, polisi menetapkan Buni sebagai tersangka penghasutan dengan isu SARA.

5 Desember

Atas status tersangkanya, Buni melawan balik dengan mengajukan gugatan praperadilan. Buni menganggap penetapan statusnya sebagai tersangka sebagai bentuk kriminalisasi.

13 Desember

Dalam sidang praperadilan perdana yang dipimpin oleh hakim tunggal, Sutiyono, Buni membacakan surat permohonan praperadilan, sesuai dengan agenda persidangan hari itu.

21 Desember

Hakim tunggal Setiyono menolak permohonan praperadilan yang Buni. Menurut Setiyono, penetapan tersangka Buni oleh kepolisian dilakukan tanpa cacat dan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku.

27 Februari 2017

Buni melayangkan surat terbuka untuk Presiden Jokowi. Dalam surat itu, Buni mengadukan adanya ketidakadilan dalam perkara yang menjeratnya.

Selain mengadu ke Jokowi, Buni juga mendatangi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk mencari keadilan.

10 April

Perkara Buni dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat. Namun, untuk alasan efisiensi, proses pelimpahan tahap dua itu digarap oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok.

8 Mei

Sidang perkara dugaan pelanggaran UU ITE atas Buni yang semula akan digelar di Pengadilan Negeri (PN) Depok dipindahkan ke PN Bandung.

"Memang sudah ada keputusan dari MA (Mahkamah Agung) pelaksanaan sidang (Buni Yani) nanti di PN Bandung," ujar Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Raymond Ali kala itu.

13 Juni

Selasa itu, PN Bandung di Jalan RE Martadinata, Kota Bandung, Jawa Barat menggelar sidang perdana Buni. Sidang itu diadili oleh M Sapto sebagai Ketua Majelis Hakim, M Razzad, Tardi, Judjianto Hadi Laksana dan I Dewa Gede Suarditha sebagai Hakim Anggota.

Dalam persidangan itu, jaksa menuntut Buni atas penghapusan kata "pakai" dalam video yang ia unggah ke akun Facebooknya.

20 Juni

Beberapa waktu sebelum sidang ini, tepatnya 9 Mei 2017, PN Jakarta Utara menjatuhkan vonis dua tahun penjara terhadap Ahok. Dalam persidangan ini, Buni menyampaikan sembilan poin eksepsi.

Pada salah satu poin eksepsi, Buni dan tim kuasa hukumnya meminta majelis hakim mempertimbangkan perkembangan perkara Ahok yang telah berkekuatan hukum tetap.

Buni dan kuasa hukumnya berharap majelis hakim membatalkan surat dakwaan jaksa, sebab Ahok telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan, sehingga menurut mereka, dakwaan terhadap Buni tak lagi relevan secara hukum.

"Dengan eksepsi itu, maka demi tegaknya hukum, mohon kiranya majelis hakim memutuskan untuk menerima dan mengabulkan eksepsi dan membatalkan surat dakwaan JPU," kata pengacara Buni Yani," Aldwin Rahadian.

11 Juli

Majelis hakim PN Bandung menolak eksepsi Buni. Alhasil, perkara dugaan pelanggaran UU ITE itu pun berlanjut.

"Keberatan tidak dapat diterima sehingga sidang dilanjutkan," ucap ketua majelis hakim M Sapto saat membacakan amar putusannya dalam sidang yang digelar di Gedung Arsip, Jalan Seram, Kota Bandung, Jawa Barat.

12 September

Yusril Ihza Mahendra dihadirkan sebagai ahli dalam sidang lanjutan Buni. Dalam kesaksiannya, Yusril berpendapat tidak ada unsur pidana dalam kasus Buni.

"Kalau saya melihat pasal 32 itu ada tiga ayat 1, 2, dan 3. Jadi kalau orang kemudian mengupload atau menyebarluaskan sesuatu yang kemudian diubah isinya itu bisa dipidana. Tapi itu terkait dengan ayat 3, yaitu kalau sesuatu itu memang bersifat rahasia. Kalau bersifat rahasia kemudian di-upload dan diubah, nah itu yang bisa dipidana," kata Yusril.

Menurut Yusril, Buni dalam hal ini tidak menyebarluaskan informasi --berbentuk video-- yang bersifat rahasia. Sehingga menurutnya, apa yang dilakukan Buni tidak mengandung unsur pidana.

3 Oktober

Buni Yani dituntut dengan pidana penjara selama dua tahun beserta denda Rp 100 juta dengan subsider tiga bulan kurungan. Jaksa menilai Buni terbukti bersalah.

Atas tuntutan itu, Buni menyatakan dirinya merasa dirugikan oleh tuntutan jaksa. Ia bersikukuh tak melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

14 November

Sidang vonis Buni digelar di PN Bandung. Dalam sidang itu, majelis hakim menjatuhkan vonis satu tahun enam bulan penjara kepada Buni, lebih ringan dari tuntutan jaksa. Menanggapi vonis tersebut, Buni dan tim kuasa hukumnya mengajukan banding.

Atas hal-hal tersebut, majelis hakim tak melakukan perintah penahanan terhadap Buni.

(ydp)

(amr)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini