Pengamat: Pencabutan Larangan Sepeda Motor Melintasi Sudirman-Thamrin Harus Dikaji Secara Komprehensif

Ahmad Sahroji, Okezone · Sabtu 11 November 2017 06:02 WIB
https: img.okezone.com content 2017 11 10 337 1812000 pengamat-pencabutan-larangan-sepeda-motor-melintasi-sudirman-thamrin-harus-dikaji-secara-komprehensif-XXJN4k9jCC.jpg Ilustrasi (Foto: Okezone)

JAKARTA - Pengamat Transportasi dari Universitas Indonesia (UI), Alvinsyah, meminta Pemprov DKI Jakarta untuk mengkaji secara komprehensif dampak yang akan ditimbulkan jika menghapus larangan melintas bagi sepeda motor di Jalan Thamrin-Sudirman.

Pencabutan larangan ini, dikatakan Alvinsyah berkaitan erat dengan pelaksanaan kebijakan electronic road pricing (ERP). Alvinsyah khawatir pelaksanaan ERP tak optimal, lantaran motor tak termasuk dalam regulasi yang mengatur kebijakan ERP. Artinya, ada potensi dimana ruas-ruas jalan tersebut nantinya justru dipenuhi oleh kendaraan roda dua.

"Yang saya pahami kebijakan Pemprov DKI melarang motor beroperasi di ruas-ruas jalan tertentu (yang bersinggungan dengan ERP) adalah untuk mengantisipasi kelemahan regulasi tersebut diatas," kata dia kepada Okezone, Sabtu (11/11/2017).

Alvinsyah mengatakan, hingga saat ini, pemerintah belum memiliki kebijakan yang terkait dengan pembatasan sepeda motor. Padahal, menurut Alvinsyah, hal ini perlu menjadi prioritas agar tidak terjadi kesimpangsiuran kebijakan pada aspek operasional.

"Keinginan Gubernur DKI yang baru ini hanya merupakan kebijakan di sisi hilir, tapi permasalahan hulunya tidak tersentuh," tambah dia.

Jika kebijakan ini diterapkan, lanjut Alvinsyah, maka rencana Pemprov DKI yang menargetkan 60 persen pelaku perjalanan di Jakarta menggunakan angkutan umum. Sebagaimana tercantum dalam Perda Nomor 1 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2030 tidak akan pernah tercapai.

"Karena pada dasarnya pengguna motor ini dulunya adalah pengguna angkutan umum," pungkas dia.

(ydp)

(amr)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini