nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

TOP NEWS: Penghayat Kepercayaan Menang di MK, Negara Dituntut Laksanakan Putusannya

Tim Okezone, Jurnalis · Kamis 09 November 2017 07:01 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2017 11 08 337 1810694 top-news-penghayat-kepercayaan-menang-di-mk-negara-dituntut-laksanakan-putusannya-BGl59OLktb.jpg Sidang Mahkamah Konstitusi (MK). (Foto: Okezone)

PARA penghayat aliran kepercayaan pada Selasa 7 November 2017 memenangkan gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materi aturan pengosongan kolom agama pada kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) dengan nomor perkara 97/PUU-XIV/2016. Hal tersebut diatur dalam Pasal 61 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 64 Ayat (1) dan (5) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang UU Adminduk.

"Kata 'agama' dalam Pasal 61 Ayat (1) dan Pasal 64 Ayat (1) UU 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU 24/2013 tentang Perubahan Atas UU 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk 'kepercayaan'," jelas Ketua MK Arief Hidayat di ruang sidang.

(Baca: Meski Kaget, PPP Tetap Hormati Keputusan MK Kabulkan Gugatan Aliran Kepercayaan)

Sementara Kementerian Dalam Negeri memastikan akan melaksanakan putusan MK yang mengabulkan permohonan para penganut aliran kepercayaan agar bisa tertera di kolom e-KTP. Mendagri Tjahjo Kumolo memastikan aliran kepercayaan yang ada di masyarakat bakal dicantumkan di kolom e-KTP.

"Berkaitan dengan putusan MK dalam pengujian UU Adminduk terkait pengosongan kolom agama yang dikabulkan oleh MK maka Kemendagri akan melaksanakan putusan MK yang bersifat final dan mengikat," kata Tjahjo dalam keterangan tertulis, Rabu 8 November 2017.

(Baca: Aliran Kepercayaan Masuk Kolom KTP, DPR: Sudah Jadi Keputusan MK, Nggak Bisa Berdebat Lagi)

Selanjutnya Kemendagri akan berkoordinasi bersama Kementerian Agama serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mendapatkan data aliran kepercayaan yang ada di Indonesia. "Kemendagri melalui Ditjen Dukcapil akan memasukkan kepercayaan tersebut ke sistem administrasi kependudukan," jelas Tjahjo.

Ia melanjutkan, setelah data aliran kepercayaan telah peroleh dari Kemenag dan Kemendikbud maka Kemendagri bakal memperbaiki aplikasi Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK) dan aplikasi database serta melakukan sosialisasi ke 514 kabupaten/kota yang ada di Indonesia. "Kemdagri akan mengajukan usulan perubahan kedua UU Adminduk untuk mengakomodasi putusan MK dimaksud," tandasnya.

(han)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini