nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Soal Gugatan Aliran Kepercayaan Dikabulkan MK, Ketua MPR: Semoga Nggak Bikin Gaduh

Bayu Septianto, Okezone · Rabu 08 November 2017 16:31 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2017 11 08 337 1810670 soal-gugatan-aliran-kepercayaan-dikabulkan-mk-ketua-mpr-semoga-nggak-bikin-gaduh-uT6SZjAO97.jpg Ilustrasi

JAKARTA - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan berharap tidak timbul kegaduhan pasca Mahkamah Konstitusi memutuskan penganut aliran kepercayaan masuk dalam kolom agama di kartu tanda penduduk (KTP).

Putusan MK ini mengabulkan gugatan yang yang diajukan Nggay Mehang Tana, Pagar Demanra Sirait, Arnol Purba dan Carlim dengan nomor perkara 97/PUU-XIV/2016.

"Mudahan-mudahan nggak bikin gaduh karena sudah banyak kegaduhan-kegaduhan yang tidak perlu," ujar Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (8/11/2017).

Meski begitu, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu tetap meminta semua pihak untuk menghormati keputusan tersebut.

"Kita hormati keputusan MK," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di MPR, Arwani Thomafi mengatakan perlu kajian untuk menindaklanjuti putusan MK ini agar tidak menimbulkan kegaduhan dan problem yuridis.

"Seperti munculnya penolakan dan tantangan dari kelompok masyarakat yang tidak setuju dengan putusan tersebut," ungkap Arwani.

Wakil Ketua Umum PPP ini mengungkapkan Putusan MK ini bakal mendistorsi definisi agama itu sendiri serta spirit konstitusi negara Indonesia sebagai negara berketuhanan. Putusan MK ini, lanjutnya juga dapat mengaburkan prinsip Negara Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (1) UUD Tahun 1945.

Untuk itulah, Arwani meminta pelaksanaan putusan ini harus melalui Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

"Usulan revisi tersebut harus segera masuk ke Prolegnas dengan kategori Daftar Kumulatif Terbuka Putusan MK (dapat sewaktu-waktu masuk penyusunan RUU Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2006)," pungkas Arwani.

(ulu)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini