Usai Reses, DPR dan Kemendagri Akan Bahas Kolom Aliran Kepercayaan di KTP

Bayu Septianto, Okezone · Rabu 08 November 2017 15:46 WIB
https: img.okezone.com content 2017 11 08 337 1810635 usai-reses-dpr-dan-kemendagri-akan-bahas-kolom-aliran-kepercayaan-di-ktp-nehkQEEmnV.jpg Ilustrasi

JAKARTA - Komisi II DPR RI akan rapat bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membahas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan penganut aliran kepercayaan masuk dalam kolom agama di Kartu Tanda Penduduk.

Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali mengatakan, rapat akan dilakukan setelah masa reses usai pada 14 November 2017. Komisi II akan menanyakan Kemendagri terkait tindak lanjut dari putusan MK ini.

"Kita akan tanyakan bagaimana persiapan mereka untuk menindaklanjuti keputusan tersebut. Kan memang mau nggak mau harus diikuti, teknisnya seperti apa akan kita tanyakan setelah kita masuk setelah reses," jelas Amali saat dihubungi, Rabu (8/11/2017).

(Baca: Aliran Kepercayaan Masuk Kolom KTP, DPR: Sudah Jadi Keputusan MK, Nggak Bisa Berdebat Lagi)

Amali mengungkapkan, DPR bersama pemerintah siap merevisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sehingga terdapat payung hukum atas putusan MK ini.

"Karena ini undang-undangnya maka menurut saya sih pasti kita akan melakukan perubahan atau revisi terhadap undang-undang yang ada. Tentang Administrasi Kependudukan yang tahun 2013. Kan nggak ada cara lain. Kalau nggak bagaimana mau melaksanakan putusan itu, harus ada panduan undang-undangnya, undang-undang sekarang kan tidak memungkinkan," tuturnya.

Politikus Partai Golkar itu mengungkapkan, putusan MK ini sejatinya harus dihormati semua pihak, namun juga perlu disiapkan langkah selanjutnya.

"Yang penting bagi kita bagaimana kita mematuhi apa yang diputuskan MK dan kita laksanakan," tukasnya.

(ulu)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini