nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Meski Kaget, PPP Tetap Hormati Keputusan MK Kabulkan Gugatan Aliran Kepercayaan

Bayu Septianto, Okezone · Rabu 08 November 2017 13:29 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2017 11 08 337 1810535 meski-kaget-ppp-tetap-hormati-keputusan-mk-kabulkan-gugatan-aliran-kepercayaan-a8CRWhfDqY.jpg Wasekjen PPP Achmad Baidowi (Foto: Bayu Septianto/Okezone)

JAKARTA – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kecewa dengan Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah mengabulkan permohonan para penganut aliran kepercayaan yang menggugat aturan pengosongan kolom agama di kartu tanda penduduk (KTP) berbasis elektronik. Meski begitu, fraksi PPP tetap akan menghormati keputusan MK tersebut.

"Ya meskipun kecewa, tapi putusan MK sifatnya final dan mengikat," ujar Anggota Komisi II dari Fraksi PPP, Achmad Baidowi saat dihubungi, Rabu (8/11/2017).

Baidowi mengaku terkejut dengan keputusan itu. Menurutnya, Indonesia sebagai negara yang berdasarkan prinsip Ketuhanan seharusnya semua warga negaranya memeluk agama yang telah diakui oleh negara.

"Putusan MK itu mengagetkan. Tapi, itu sudah menjadi putusan yang harus dilaksanakan," jelas Baidowi.

(Baca Juga: Gugatan Aliran Kepercayaan Dikabulkan, DPR: Keputusan MK Harus Dihormati)

Meski begitu, Wakil Sekretaris Jenderal PPP itu mengatakan keputusan MK itu harus ditindaklanjuti pemerintah dengan revisi undang-undang. Namun, Baidowi tetap khawatir akan semakin banyaknya aliran kepercayaan sehingga bisa disalahgunakan.

"Bahkan bisa disalahgunakan oleh pemeluk agama untuk menghindari kewajiban ajaran agama bisa berdalih (berlindung) dengan identitas aliran kepercayaan," tukasnya.

(Baca Juga: Merespons Putusan MK, ‎Mendagri Akan Cari Data Aliran Kepercayaan di Indonesia)

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materi terkait aturan pengosongan kolom agama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang diajukan Nggay Mehang Tana, Pagar Demanra Sirait, Arnol Purba dan Carlim dengan nomor perkara 97/PUU-XIV/2016.

Hal tersebut diatur dalam pasal 61 Ayat (1) dan (2), serta pasal 64 ayat (1) dan (5) UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto UU No 24 Tahun 2013 tentang UU Adminduk.

Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat dalam pembacaan putusannya menyatakan gugatan para pemohon yang merupakan para penganut penghayat atau aliran kepercayaan memiliki kekuatan berdasarkan alasan-alasan hukum yang ada.

"Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka kata 'agama' sebagaimana dimuat dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk 'kepercayaan'," jelasnya.

Sementara berdasarkan pertimbangan, hakim anggota Saldi menyatakan permohonan yang diajukan oleh Nggay Mehang Tana, Pagar Demanra Sirait, Arnol Purba dan Carlin bertentangan dengan UUD 1945 dan juga tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

“Kata 'agama' dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-undang Nomor 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24/2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk 'kepercayaan’,” pungkasnya.

(erh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini