nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

MK Kabulkan Permohonan Aliran Kepercayaan, Ini Respons Pemerintah

Febrianto, Jurnalis · Rabu 08 November 2017 06:50 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2017 11 07 337 1810115 mk-kabulkan-permohonan-aliran-kepercayaan-ini-respons-pemerintah-0fGiHIKUIs.jpg Penghayat aliran kepercayaan menangkan gugatan di MK (Foto: Harits Tryan Akhmad/Okezone)

MK Kabulkan Permohonan Aliran Kepercayaan, Ini Respons Pemerintah
JAKARTA - Direktur Politik Dalam Negeri, Kemendagri, Bahtiar menyatakan pemerintah harus melaksanakanĀ  putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan permohonan para penganut aliran kepercayaan yang harus tertera di kolom KTP elektronikk.
Menurutnya, tinggal pemerintah memikirkan teknik atau cara melaksanakannya, karena ada regulasi-regulasi yang harus disesuaikan untuk melakukan keputusan itu. Seperti regulasi yang sebelumnya tidak mengatur, kini harus menyesuaikan keputusan MK yang terakhir.
"Kita ingin pemerintah harus bisa menyesuaikan keputusan MK yang terakhir ini," kata Bahtiar di Jakarta, Selasa (7/11/2017).
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materi terkait aturan pengosongan kolom agama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang diajukan Nggay Mehang Tana, Pagar Demanra Sirait, Arnol Purba dan Carlim dengan nomor perkara 97/PUU-XIV/2016.
Hal tersebut diatur dalam pasal 61 Ayat (1) dan (2), serta pasal 64 ayat (1) dan (5) UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto UU No 24 Tahun 2013 tentang UU Adminduk. (feb)

JAKARTA - Direktur Politik Dalam Negeri, Kemendagri, Bahtiar menyatakan pemerintah harus melaksanakanĀ  putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan permohonan para penganut aliran kepercayaan yang harus tertera di kolom KTP elektronik.

Menurutnya, tinggal pemerintah memikirkan teknik atau cara melaksanakannya, karena ada regulasi-regulasi yang harus disesuaikan untuk melakukan keputusan itu.

Seperti regulasi yang sebelumnya tidak mengatur, kini harus menyesuaikan keputusan MK yang terakhir.

"Kita ingin pemerintah harus bisa menyesuaikan keputusan MK yang terakhir ini," kata Bahtiar di Jakarta, Selasa (7/11/2017).

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materi terkait aturan pengosongan kolom agama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang diajukan Nggay Mehang Tana, Pagar Demanra Sirait, Arnol Purba dan Carlim dengan nomor perkara 97/PUU-XIV/2016.

Hal tersebut diatur dalam pasal 61 Ayat (1) dan (2), serta pasal 64 ayat (1) dan (5) UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto UU No 24 Tahun 2013 tentang UU Adminduk. (feb)

(amr)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini