nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Hanya Mengenal Menang dan Kalah, Wiranto: Hukum Barat Tidak Mengenal Musyawarah Mufakat

Febrianto, Jurnalis · Rabu 08 November 2017 06:15 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2017 11 07 337 1809937 hanya-mengenal-menang-dan-kalah-wiranto-hukum-barat-tidak-mengenal-musyawarah-mufakat-pZvWl09Vil.jpg
Menko Wiranto: Hukum Barat Tidak Mengenal Musyawarah Mufakat
JAKARTA - Menko Polhukam Wiranto menyebut selama ini, hukum adat di Indonesia telah mengajarkan masyarakat untuk melakukan musyawarah serta mufakat dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Tapi kenyataannya, negeri ini justru mengadopsi hukum barat warisan dari penjajah.
"Tapi setelah kita dijajah oleh Belanda kemudian kita mewarisi justru hukum barat dan tidak mengenal musyawarah mufakat, hukum barat mengenal salah atau benar. Sehingga justru setiap masalah dilarikan ke proses peradilan," kata Wiranto saat menghadiri acara peluncuran buku 'Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' yang ditulis Romli Atmasasmita, di Jakarta, Selasa (7/11/2017).
Mantan Panglima ABRI itu menilai, proses peradilan yang mencontoh dari Belanda itu hanya mengenal menang dan kalah dalam sebuah permasalahan berdasarkan KUHP. Alhasil, kata Wiranto, tidak ada asas kemanfaatan dalam ‎mengejar kebenaran dan kepastian di dalam hukum.
"Sehingga dengan pendek kata, masalah bisa selesai tapi menyisakan masalah baru dan panjang. Dan manfaatnya untuk masalah perdamaian, ketentraman kebersamaan dan persatuan menjadi terganggu. Makanya beliau (Romli Atmasasmita) menulis satu buku bahwa dalam sistem hukum tidak hanya mengejar kepastian dan kebenaran tapi juga asas manfaat yang masuk ke dalamnya," jelasnya.
Lebih jauh, Wiranto mengatakan, bahwa tidak ada pidana tanpa permasalahan. Namun, setiap permasalahan itu seharusnya dapat dilihat dari asas kemanfaatan. "Saya hadir di sini dan berikan dukungan dan sesuai dengan arahan Presiden kita jangan terjebak pada satu sistem yang terus menerus kita jalani tapi tidak ada perubahan. Padahal manusia itu berubah," lanjutnya.
"Manusia berubah tapi hukum tidak berubah jadi itu bagaimana? Makanya itu perlu satu terobosan dari Prof Romli kita terima dengan baik," ujarnya. (feb)

JAKARTA - Menko Polhukam Wiranto menyebut selama ini, hukum adat di Indonesia telah mengajarkan masyarakat untuk melakukan musyawarah serta mufakat dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Tapi kenyataannya, negeri ini justru mengadopsi hukum barat warisan dari penjajah.

"Tapi setelah kita dijajah oleh Belanda kemudian kita mewarisi justru hukum barat dan tidak mengenal musyawarah mufakat, hukum barat mengenal salah atau benar. Sehingga justru setiap masalah dilarikan ke proses peradilan," kata Wiranto saat menghadiri acara peluncuran buku 'Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' yang ditulis Romli Atmasasmita, di Jakarta, Selasa (7/11/2017).

Mantan Panglima ABRI itu menilai, proses peradilan yang mencontoh dari Belanda itu hanya mengenal menang dan kalah dalam sebuah permasalahan berdasarkan KUHP. Alhasil, kata Wiranto, tidak ada asas kemanfaatan dalam ‎mengejar kebenaran dan kepastian di dalam hukum.

"Sehingga dengan pendek kata, masalah bisa selesai tapi menyisakan masalah baru dan panjang. Dan manfaatnya untuk masalah perdamaian, ketentraman kebersamaan dan persatuan menjadi terganggu. Makanya beliau (Romli Atmasasmita) menulis satu buku bahwa dalam sistem hukum tidak hanya mengejar kepastian dan kebenaran tapi juga asas manfaat yang masuk ke dalamnya," jelasnya.

Lebih jauh, Wiranto mengatakan, bahwa tidak ada pidana tanpa permasalahan. Namun, setiap permasalahan itu seharusnya dapat dilihat dari asas kemanfaatan. "Saya hadir di sini dan berikan dukungan dan sesuai dengan arahan Presiden kita jangan terjebak pada satu sistem yang terus menerus kita jalani tapi tidak ada perubahan. Padahal manusia itu berubah," lanjutnya.

"Manusia berubah tapi hukum tidak berubah jadi itu bagaimana? Makanya itu perlu satu terobosan dari Prof Romli kita terima dengan baik," ujarnya. (feb)

(amr)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini