MK Gelar Sidang Gugatan UU Pemilu soal Aturan Putusan DKPP

Harits Tryan Akhmad, Okezone · Senin 06 November 2017 17:14 WIB
https: img.okezone.com content 2017 11 06 337 1809333 mk-gelar-sidang-gugatan-uu-pemilu-soal-aturan-putusan-dkpp-BAHeLlbGQe.jpg Mahkamah Konstitusi (Foto: Ist)

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pendahuluan uji materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang dianjurkan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, Hermansyah Pagala dan Asran Lasahari mantan anggota KPUD Konawe Asran Lasahari.

Sidang pendahuluan dipimpin Hakim Ketua Anwar Usman dan hakim panel Saldi Isra serta Maria Farsa Indarti. Para pemohon menggugat terkait putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) yang berada di Pasal 458 Ayat (13) yang berisikan Putusan sebagaimana dimaksud pada Ayat (10) bersifat final dan mengikat, serta Ayat (14) UU Pemilu yang berbunyi penyelenggara Pemulu wajib melaksanakan putusan DKPP.

Saat menjelaskan permohonan pemohon di depan hakim MK, Abdul Haris selaku kuasa hukum pemohon menuturkan, bahwa pasal tersebut dianggap bertentangan dengan putusan MK Nomor Nomor 31/PUU-XI/2013 tanggal 3 April 2013 yang menyatakan putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat sebagaimana diatur dalam UU Pemilu yang lama, yakni UU Nomor 15 Tahun 2011 yang nantinya akan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Menurutnya, frasa yang tertulis bersifat ‘final dan mengikat’ di mana putusan DKPP tidak dapat disamakan dengan putusan lembaga peradilan yang final dan mengikat secara hukum.

“Sehingga para pemohon meminta kepada majelis hakim untuk menyatakan bahwa materi muatan di dalam Pasal 458 sepanjang frasa 'final dan mengikat' tidak mempunyai kekuatan hukum,” ujarnya saat di ruang sidang MK, Jakarta Pusat, Senin (6/11/2017).

Abdul melanjutkan, bila nantinya MK memiliki pandangan lain, ia berharap agar MK perlu menegaskan bahwa putusan final dan mengikat DKPP tidak sama dengan putusan final dan mengikat lembaga peradilan pada umumnya.

Selain itu, sambung Abdul, bahwa kliennya mengajukan uji materiil tersebut dikarenakan melakukan upaya hukum atas putusan DKPP dengan surat keputusan Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 26/Kpts/KPU Prov 026/ Tahun 2014 mengenai pemberhentian kepada Hermansyah Pagala dan Asran Lasahari. Lalu keduanya membawa gugatan atas putusan DKPP itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kendari.

“Putusan pengadilan hingga tingkat kasasi di MA memenangkan gugatan Hermansyah dan Asran. Namun, pihak KPU provinsi tidak mengembalikan jabatan Hermansyah karena mengacu pada putusan DKPP,” terang Abdul.

Sebab itu, lanjut Abdul, berlakunya Pasal 458 Ayat (13) dan (14) UU Pemilu ini telah kehilangan hak atas jaminan dan kepastian hukum.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini