nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Tegaskan Kewenangannya, KPK Siap Lawan Tersangka Korupsi Heli AW-101 di Sidang Praperadilan

Puteranegara Batubara, Jurnalis · Senin 06 November 2017 11:20 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2017 11 06 337 1809081 tegaskan-kewenangannya-kpk-siap-lawan-tersangka-korupsi-heli-aw-101-di-sidang-praperadilan-YZsPGVGQox.jpg Juru Bicara KPK Febridiansyah

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap menghadapi gugatan praperadilan tersang‎ka korupsi Heli AW-101, Irfan Kurnia Saleh (IKS) yang mengajukan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah, dalam sidang gugatan kali, pihaknya sudah menyiapkan jawaban dalam gugatan praperadilan tersangka dalam kasus ini.

"Hari ini, Senin tim Biro Hukum KPK akan menyampaikan jawaban KPK terhadap praperadilan yang diajukan IKS, tersangka dugaan korupsi pengadaan Heli AW 101. Persidangan dilakukan di PN Jaksel sekitar Pukul 09.30 WIB," kata Febri melalui keterangan tertulisnya, Jakarta, Senin (6/11/2017).

Lebih dalam, Febri menekankan pada agenda kali ini lembaga antirasuah akan menegaskan kewenangan KPK bersama TNI dalam menangani kasus korupsi yang melibatkan pihak sipil dan militer.

"Kerjasama KPK dan TNI merupakan salah satu strategi penting untuk memaksimalkan upaya pemberantasan korupsi, baik penindakan ataupun pencegahan di sektor militer," ujar Febri.

Febri menjelaskan, jika korupsi terjadi, apalagi terkait dengan pengadaan peralatan yang sifatnya vital di TNI, tentu hal ini beresiko tidak hanya merugikan keuangan negara tetap juga beresiko lebih besar terhadap upaya mewujudkan keamanan dan juga rasa keadilan di tubuh TNI.

"Oleh karena itu, harapan KPK, proses praperadilan ini dapat memperkuat kerjasama KPK dan TNI dalam memerangi korupsi," ucap Febri.

KPK sendiri dalam kasus ini telah menetapkan Presiden Direktur PT Diratama Jaya Mandiri, Irfan Kurnia Saleh sebagai tersangka dari pihak swasta terkait kasus pengadaan Heli AW-101. Irfan diduga sebagai pengatur pemenangan proyek pengadaan Heli AW-101.

Sementara itu, Puspom TNI menetapkan empat anggota TNI ‎sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan Heli AW-101, tahun anggaran 2016-2017. Empat tersangka tersebut yakni, Marsekal Pertama TNI, FA, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Kemudian, Letnan Kolonel, WW, selaku pemegang kas; Pembantu Letnan Dua, SS; serta, Kolonel Kal, FTS, selaku Kepala Unit pada TNI AU. Atas perbuatan mereka, negara dirugikan sebesar Rp224 miliar.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini