Jika MK Kabulkan Gugatan Verifikasi Faktual, Semua Parpol Akan Setara

Reni Lestari, Okezone · Senin 06 November 2017 06:19 WIB
https: img.okezone.com content 2017 11 06 337 1808965 jika-mk-kabulkan-gugatan-verifikasi-faktual-semua-parpol-akan-setara-nPCaRsOIWV.jpg foto: Illustrasi Okezone

JAKARTA - Usai pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) kini tengah melakukan penelitian persyaratan administratif. Selanjutnya, verifikasi faktual bagi partai politik baru akan dimulai pertengahan Desember 2017 dan berakhir pada Februari 2018.

Sementara proses itu berjalan, perkara gugatan Pasal 173 Ayat (3) Undang-Undang No.7/2017 tentang Pemilu juga berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK). Pasal tersebut mengatur ketentuan verifikasi faktual bagi parpol baru dan mengecualikan partai peserta Pemilu 2014.

 (Baca juga: Semua Partai Politik Wajib Diverifikasi Faktual, Perludem : Untuk Memberikan Kesamaan Perlakuan Calon Peserta Pemilu)

Jika MK mengabulkan permohonan dalam perkara uji materi tersebut, pengamat politik dan sosial Teddy Gusnaidi menilai, semua partai politik calon peserta Pemilu akan menjadi sama rata.

"Perbedaan itu bisa saja dibatalkan jika Judicial Review terkait Pasal 173 Ayat 3 UU Pemilu ini dikabulkan oleh MK. Kalau dikabulkan, maka semua perbedaan dihapus, partai politik dan partai politik peserta Pemilu 2014 dapat perlakuan yang sama," kata Teddy kepada Okezone, Senin (6/11/2017).

Sementara jika tidak, maka perbedaan yang dinilai sebagai diskriminasi tersebut menjadi sah dan semua pihak harus tunduk pada ketentuan verifikasi Parpol dalam UU Pemilu.

Bunyi Pasal 173 Ayat (3) UU Pemilu yaitu: "Partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu."

 (Baca juga: Sosialisasi UU Pemilu Kepada Warga Tegal, Dewi Aryani: Agar Rakyat Tak Salah Pilih Wakilnya)

Hari ini, sidang lanjutan perkara uji materi tersebut akan berlangsung di MK, dengan agenda mendengarkan keterangan DPR dan pemerintah. Partai Perindo sebagai salah satu pemohon menyatakan akan kembali meminta majelis mempercepat proses perkara ini, mengingat tahapan verifikasi parpol calon peserta Pemilu akan segera dimulai.

"Pasti akan kita minta lagi (untuk mempecepat). Karena kemarin sebenarnya ada waktu kosong dua minggu," kata Ketua LBH Perindo, Ricky Margono.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini