nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Jalesveva Jayamahe, Hikayat Kejayaan Laut Nusantara Masa Kini

Yudhistira Dwi Putra, Jurnalis · Sabtu 04 November 2017 08:00 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2017 11 03 337 1808053 jalesveva-jayamahe-hikayat-kejayaan-laut-nusantara-masa-kini-pWjHWkMiAH.jpg Jalesveva jayamahe, di lautan kita berjaya (FOTO: Ilustrasi/Okezone)

JAKARTA - Jalesveva jayamahe, di lautan kita berjaya. Sebuah motto sekaligus seruan penyemangat yang kerap disuarakan oleh garda terdepan penjaga lautan nusantara, Angkatan Laut Tentara Nasional Indonesia (TNI AL).

Tak asal berseru. Ditelaah dari sisi etimologi, makna kalimat yang berasal dari bahasa sanskerta itu mengingatkan betapa besarnya kekayaan laut yang dimiliki Indonesia.

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), dalam sebuah kesempatan menyerukan kembali jalesveva jayamahe. Bagi Jokowi, sudah saatnya Indonesia kembali meraih kejayaan di lautan. Sejak awal pemerintahan Jokowi, motto jalesveva jayamahe bukan lagi milik TNI AL semata, namun milik seluruh bangsa, Jokowi dan ambisinya mengembalikan kejayaan maritim Indonesia.

"Kita harus bekerja dengan sekeras-kerasnya untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim. Samudra, laut, selat dan teluk adalah masa depan peradaban kita. Kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudra, memunggungi selat dan teluk," ujar presiden.

"Kini saatnya kita mengambil kembali peran itu, agar kita meraih jalesveva jayamahe, agar di laut kita bisa kembali jaya," tambahnya.

Klaim tersebut rasanya tak berlebihan. Potensi laut Indonesia memang luar biasa besar. Pada 14 Juli 2017 lalu, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia (Kemenko Maritim RI) merilis data pemetaan terkait perubahan wilayah laut nusantara.

Dalam pemetaan tersebut, disebutkan terdapat lima titik perubahan wilayah laut Indonesia pada tahun 2017. Perubahan pertama terletak di Laut Sulawesi, tepatnya di batas wilayah antara Indonesia dan Filipina. Pada peta sebelumnya, garis perbatasan ditandai dengan garis putus-putus, namun pada peta teranyar, perbatasan ditandai dengan garis solid yang melintang lurus sebagai tanda berakhirnya sengketa perbatasan antara Indonesia dan Filipina.

Perubahan kedua adalah terkait penggantian nama Laut Cina Selatan menjadi Laut Natuna Utara. Capaian ini sangat penting bagi Indonesia. Deputi I Bidang Kedaulatan Maritim Kemenko Kemaritiman, Arif Havas Oegroseno, sebagaimana dikutip Antaranews mengatakan, sebagai negara berdaulat, Indonesia berhak menamai sendiri seluruh wilayah yang termasuk dalam teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Ketiga, perubahan ada pada wilayah Laut Halmahera Utara, tepatnya di perbatasan dengan Palau, negara kepulauan di Samudera Pasifik. Jika sebelumnya batas wilayah melengkung dan diberi ruang garis lurus untuk pulau milik Palau, kini ditarik lurus dan ditutup sehingga menekan hingga sekitar 100 mil laut, dimana wilayah tersebut menjadi batas Zona Tangkap Eksklusif perairan Indonesia.

Yang keempat, perubahan di perbatasan di Selat Malaka. Jika dahulu Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) antara Indonesia dengan Malaysia masih belum jelas, kini Indonesia mengklaim ZEE lebih maju, menekan ke wilayah Malaysia.

Titik perubahan kelima ada pada perbatasan antara Indonesia, Singapura dan Malaysia di Selat Riau. Dalam pemetaan sebelumnya, tidak ada zona perairan dua karang kecil di Selat Riau --South Ledge dan Pedra Branca. Dalam wilayah tersebut, Indonesia mengklaim alokasi wilayah sepanjang 500 meter.

Pemetaan wilayah laut Indonesia terbaru ini semakin membawa keuntungan bagi Indonesia. Dengan wilayah laut yang semakin luas, maka potensi kelautan yang dapat dieksplorasi pun jadi makin besar. Selain itu, penegasan teritori dalam pemetaan itu juga menjadi langkah maju dalam mewujudkan kedaulatan maritim bangsa.

"Memang kita perlu update terus penamaan laut ini. Untuk PBB nanti kita berikan update juga batas yang sudah disepakati. Ini supaya masyarakat internasional mengetahui kalau lewat dia paham itu wilayah mana," katanya.

Bukan Minyak, Keindahan Laut Indonesia Lebih Bernilai Secara Ekonomi

Perubahan di wilayah Laut Natuna Utara sempat memancing reaksi keras dari Pemerintah Cina. Namun, Indonesia tetap berdiri di atas kedaulatannya. Di sana, blok-blok migas membentang. Dengan penamaan Laut Natuna Utara pada kawasan tersebut, maka pemerintah sejatinya tengah menegaskan bahwa sumber daya alam yang terkandung dalam kawasan itu merupakan milik Indonesia.

"Di Utara Natuna, kita berikan nama baru sesuai praktik yang sudah ada, yaitu Laut Natuna Utara," kata Oegroseno.

"Jadi supaya ada satu kejelasan atau kesamaan antara landas kontinen dengan kolom air di atasnya, jadi tim nasional sepakat agar kolom air itu disebutkan sebagai Laut Natuna Utara," tambahnya.

Itu baru soal Laut Natuna Utara dan potensi migasnya. Pada komoditas lain, pariwisata khususnya, Indonesia merupakan negara dengan potensi wisata laut terbesar di dunia. Bukan sembarang klaim. Buktinya, dalam ajang penghargaan Travel Awards 2017 yang digelar oleh majalah kehidupan bawah laut, Majalah DIVE, Indonesia meraih dua penghargaan bergengsi dari kategori berbeda, yakni Best Destination dan Best Dive Centre and Resort.

Untuk penghargaan Best Dive Centre and Resort, Pulau Bunaken dengan taman laut dan resortnya --Siladen Resort and Spa-- jadi juara. Pada kategori ini, Indonesia begitu mendominasi. Selain Bunaken dan Siladen yang menjadi nomor satu, ada Wakatobi sebagai pusat penyelaman yang menempati posisi tiga, Lembeh Resort, Misool, Papua Paradise, Atlantis Diving Centre dan Blue Corner Dive.

”Indonesia meraih peng har ga an des - ti na si terbaik dunia untuk kedua kalinya se cara be runtun,” tulis DIVE dalam situsnya, divemagazine.co.uk.

Penghargaan diberikan atas pemungutan suara terhadap puluhan ribu diver, snorlker dan scuba diver di dunia. Sejak awal, Indonesia menjadi kontestan terfavorit. Sebanyak 1.076 penyumbang suara, sebanyak 9.399 memilih Indonesia sebagai yang terbaik.

Keindahan laut Indonesia, baik pantai maupun alam bawah lautnya berhasil menyedot kunjungan banyak wisatawan. Kementerian Pariwisata melaporkan, sepanjang Januari hingga Agustus 2017, kunjungan wisatawan mancanegara bertumbuh hingga 25,68 persen. Dengan pertumbuhan tersebut, potensi devisa Indonesia diasumsikan turut naik, berbanding lurus dengan tingkat kunjungan wisatawan, dari USD 13,57 miliar pada tahun lalu menjadi USD 17,05 miliar hingga akhir tahun 2017.

Menariknya, angka tersebut berpotensi mematahkan capaian ekonomi maritim dari sektor minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO). Terkait itu, pemerintah pun menargetkan devisa dari sektor pariwisata sebesar USD 20,74 miliar atau Rp 28 miliar pada 2019.

Kerja Keras Menjaga Laut Nusantara

Luasnya wilayah laut Indonesia berbanding lurus dengan besarnya potensi yang dimiliki. Maka, mengamankan wilayah kelautan nusantara menjadi pekerjaan penting yang harus diupayakan dengan keras.

TNI AL diharapkan mampu memimpin barisan otoritas lain terkait penjagaan wilayah kelautan. Kepala Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran (UNPAD), Muradi menilai saat ini pemerintah telah menjalankan fungsinya dengan baik terkait penjagaan wilayah laut.

"Kita juga sedang memperkuat basis pertahanan kita. Misalnya membeli kapal selam yang canggih dari Korea, kemudian kita juga memperkuat armada maritim kita. Lalu juga memperkuat beberapa titik yang dianggap serius. Misalnya di Laut China Selatan, kita bangun Markas Militer yang dapat terintegrasi dengan ketiga Matra itu kan," tutur Muradi.

Selain itu, pemerintah diketahui juga tengah berbenah melengkapi sejumlah armada laut, mulai dari membeli kapal selam dari Korea Selatan hingga membangun markas militer yang dapat terintegrasi dengan tiga matra, laut udara dan darat di wilayah Laut Natuna Utara.

"Kemudian kita juga sedang memperkuat basis pertahanan kita. Misalnya membeli kapal selam yang canggih dari Korea, kemudian kita juga memperkuat armada maritim kita. Lalu juga memperkuat beberapa titik yang dianggap serius. Misalnya di Laut China Selatan, kita bangun Markas Militer yang dapat terintegrasi dengan ketiga Matra itu kan," kata Muradi kepada Okezone, Sabtu (3/11/2017).

"Kalau dilihat saya kira semua on the track ya. Sudah betul alurnya, sudah berjalan fungsi yang sebenarnya. Maka, saya pikir kalau ditanya sejauh mana keamanan kelautan ini, saya kira pemerintah hari ini sudah menjalankan fungsi sebagaimana mestinya," tambah Muradi.

Karenanya, Muradi optimis Indonesia dapat menjaga lautnya secara baik dan mandiri, sesuai dengan visi pemerintahan Jokowi untuk menjadikan sektor maritim sebagai sumber kejayaan bangsa. Jalesveva Jayamahe.

Tak hanya ancaman dari luar, ancaman bagi laut Indonesia juga datang dari dalam. Misalnya, nelayan yang masih sering melakukan penangkapan ikan secara sembarang yang seringkali menimbulkan kerusakan terhadap ekosistem laut, terumbu karang dan makhluk laut lainnya.

Selain nelayan, para wisatawan termasuk para penyelam juga disebut-sebut sebagai salah satu biang keladi dari kerusakan laut. Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti bahkan pernah menyindir para penyelam yang kerap menggunakan fin atau sepatu katak tidak pada peruntukkannya.

"Anda datang ke Laut Banda untuk melihat keindahan karang dan ikan-ikan. Tapi hari ini saya melihat begitu banyak karang yang rusak, yang patah akibat diinjak fin anda-anda," kata Susi di dalam video yang diposting ulang akun instagram terverifikasi @kkp.go.id yang sempat viral.

"Kedepan, untuk 50 meter di dekat karang, janganlah pakai fin. Anda para penyelam jangan malas berenang. Berenanglah, bergeraklah, supaya sehat. Dan bagi anda yang pakai snorkle, jangan juga pakai fin. Kalau karang-karang kita rusak, nanti anda tidak bisa lagi melihat keindahan," tandasnya.

(ydp)

(amr)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini