Sidang Lanjutan Gugatan UU ITE, Hakim MK Minta Pemerintah Jelaskan Batasan Antargolongan

Rabu 01 November 2017 22:00 WIB
https: img.okezone.com content 2017 11 01 337 1806754 sidang-lanjutan-gugatan-uu-ite-hakim-mk-minta-pemerintah-jelaskan-batasan-antargolongan-rfLe4r8DUO.jpg

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang uji materi Pasal 28 Ayat (2) undang-undang Nomor ‎19 Tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang atas Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektonik (ITE).

Adapun uji materi tersebut dilakukan Advocat Cinta Tanah Air (ACTA) yang menilai setiap orang dapat diancam pidana apabila menyebarkan ujaran kebencian Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) lantaran frasa 'antargolongan' yang multi tafsir.

Persidangan dengan agenda mendengarkan keterangan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan DPR itu hanya dihadiri oleh perwakilan pemerintah, Semuel Abrijani Pangerapan yang memba‎cakan keterangan tentang uji materi UU ITE tersebut. Adapun Menkumham Yasonna Laoly, Menkominfo Rudiantara dan Jaksa Agung HM. Prasetyo yang menandatangani keterangan dari pemerintah itu.

Dalam pemaparan yang dilakukan pemerintah, Semuel mengatakan, ‎pemerintah mempertanyakan legal standing dari pengujian Pasal 28 Ayat (2) UU ITE tersebut. Selain itu, pemerintah mempertanyakan apakah kerugian konstitusional para pemohon lantaran dinilai hanya berasumsi karena sering mengkritik penguasa.

"Padahal pada kenyataannya, pemohon saat ini tidak sedang terkena permasalahan hukum terkait pasal a quo," kata Semuel ‎di Gedung MK, Jakarta, Rabu (1/11/2017).

Semuel meminta hakim mahkamah mempertimbangkan dan melihat apakah pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing atau tidak, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011.

"(Selain itu)‎ para pemohon mendalilkan hukum terhadap penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian berdasarkan antargolongan, disamakan hukuman terhadap penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian berdasarkan SARA. Berdasarkan antargolongan dalam pasal a quo tidak sedarajat dengan daya rusaknya dengan penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian," ujarnya.

Adapun hakim konstitusi diketuai Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna (Anggota), Maria Farida Indrati (Anggota), Suhartoyo (Anggota), Manahan MP Sitompul (Anggota), Aswanto (Anggota) dan Saldi Isra‎ (Anggota).

Hakim konstitusi Saldi Isra meminta pemerintah untuk memaparkan keterangan tentang frasa antargolongan dalam konteks SARA sesuai uji materi yang dilakukan ACTA. "‎Dalam konteks

SARA itu suku, agama, ras, dan antargolongan itu, itu tidak hanya digunakan dalam UU ini, yang sedang diuji, terutama pasal yang diuji oleh pemohon," paparnya.

Selain itu, pemerintah juga diminta membuat keterangan tambahan tentang perbedaan makna antargolongan dengan suku, agama, dan ras dalam UU ITE tersebut. Terlebih, seberapa besar ruang lingkup antargolongan tersebut.

"‎Sehingga kalau itu dihilangkan, dia akan menimbulkan implikasi yang serius dan bisa pada akhirnya tidak menjangkau orang-orang yang kemungkinan menyalahgunakan konsep yang ada dalam undang-undang ITE ini," ‎ucap Saldi.

Sementara itu, pemohon Habiburahman mempertanyakan alasan legal standing yang dipaparkan oleh utusan pemerintah dalam persidangan. Padahal, substansi dari permohonan uji materi yang dilakukan pihaknya adalah frasa 'antargolongan' yang mengancam kebebasan berpendapat.

"Kita mempersoalkan tentang frasa antargolongan karena tidak ada defenisi dan tidak ada batasan yang jelas ya. Nah itu yang nggak dijawab sama pemerintah defenisinya apa, batasannya apa," kata Habiburahman usai persidangan.

(ulu)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini