nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Terkait UU Ormas, PP Muhammadiyah Ingin Perlakuan Sama untuk Parpol dan Ormas

Rayful Mudassir, Jurnalis · Jum'at 27 Oktober 2017 22:31 WIB
https: img.okeinfo.net content 2017 10 27 337 1803918 terkait-uu-ormas-pp-muhammadiyah-ingin-perlakuan-sama-untuk-parpol-dan-ormas-cLLLqewzA2.jpg Ilustrasi organisasi kemasyarakatan (ormas). (Foto: Okezone)

JAKARTA – Pengurus Pusat Muhammadiyah menyesalkan disahkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) menjadi undang-undang. Harusnya pemerintah memperlakukan secara sama antara partai politik dengan ormas.

Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Virgo Gohardi menilai UU Ormas yang mengatur soal pembubaran dengan tanpa melalui proses peradilan sangat berbeda dengan UU Ormas Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas. Seharusnya ormas juga mesti menjalani proses peradilan yang sama dengan parpol.

"Parpol dan ormas punya ruh yang sama. Secara ruh dibuat oleh rakyat, memiliki badan hukum, kalau melanggar konstitusi harus lewat peradilan," kata Virgo dalam Diskusi Redbons 'UU Ormas, Pancasila, dan NKRI' di Kantor Redaksi Okezone, Gedung MNC News Center, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis 27 Oktober 2017.

Menurut dia, dengan kesamaan dibuat oleh rakyat, berbadan hukum, serta perlakuan parpol dengan ormas juga harus sama. Artinya jika parpol melanggar konstitusi, semisal anti-Pancasila, harus terlebih dulu melewati proses peradilan di MK.

Namun dengan disahkan Perppu Ormas menjadi UU otomatis setiap ormas yang dinilai telah melanggar dengan asas di Indonesia, maka akan langsung ditindak, tanpa melewati proses persidangan. Padahal jika ada parpol yang diduga melanggar ketentuan hukum akan ikut peradilan terlebih dulu.

PP Muhammadiyah sedianya menolak usulan UU Ormas ini. Pasalnya dengan diberlakukan aturan tersebut dinilai sebagai salah satu jalan pemerintah mengekang demokrasi di Indonesia. Padahal, Indonesia telah mengakut soal kebebasan hak berserikat, berkumpul, dan berpendapat.

Diketahui dalam sidang paripurna tiga hari lalu, dari 10 partai politik, tujuh di antaranya mendukung UU Ormas, yakni PDIP, Demokrat, Golkar, PPP, Nasdem, dan Hanura. Fraksi Demokrat, PKB, dan PPP menyetujui UU Ormas ini dengan catatan harus direvisi. Sedangkan PAN, Gerindra, dan PKS menolak.

(han)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini