Dikritik Soal Gedung Baru, Wakil Ketua DPR: Lebih Bermanfaat Daripada Seminar IMF

Bayu Septianto, Okezone · Kamis 26 Oktober 2017 20:58 WIB
https: img.okezone.com content 2017 10 26 337 1803159 dikritik-terkait-pembangunan-gedung-baru-wakil-ketua-dpr-lebih-bermanfaat-daripada-seminar-imf-Rb1hVgf70D.jpg

JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Fadli Zon menilai anggaran sebesar Rp 601 miliar untuk pembangunan gedung baru DPR lebih bermanfaat dan bernilai ketimbang mengeluarkan uang hingga Rp 1 triliun untuk membuat acara Annual Meetings International Monetary Fund (IMF) - World Bank (WB) Group 2018 (AM 2018) di Bali.

Menurut Fadli, gedung baru DPR memiliki manfaat jangka panjang dan menjadi aset negara. Sedangkan acara seminar, kata Fadli Zon hanya bermanfaat sesaat.

"Ya itu mau bikin seminar IMF Rp 1 triliun di Bali tahun depan. Ya mendingan bikin gedung lah DPR. Ini milik negara, bukan milik perorangan, kalau seminar kan habis," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (26/10/2017).

Fadli mengungkapkan, rencana pembangunan gedung baru DPR sudah diajukan sejak 2006. Rencana tersebut bahkan sempat ditolak oleh dua presiden, yakni Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2011 dan Presiden Joko Widodo pada 2015 lalu.

"Cuma saya enggak tahu besarannya seperti apa karena kan kalau anggota DPR kan bukan kuasa anggaran. Pelaksana nanti pasti ya Kesetjenan," jelasnya.

Fadli menuturkan rencana pembangunan gedung baru tentunya telah melalui kajian bersama antara pemerintah dan DPR. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu bahkan menyebut pembangunan gedung baru DPR membutuhkan perencanaan yang matang.

"Karena kan pasti memerlukan waktu jikapun nanti perlu dibangun karena waktu itu ada keputusan di paripurna untuk penataan kawasan legislatif," papar Fadli.

Pembangunan Gedung DPR sendiri disebut-sebut memakan anggaran Rp 601 miliar. Yang mengejutkan, angka tersebut diketahui hanya untuk membiayai tahap perencanaan, meliputi biaya konsultan perencanaan dan manajemen konstruksi.

Namun, Fadli mengaku tidak mengetahuinya, karena penggunaan anggaran tersebut menjadi wewenang BURT dan Kesetjenan DPR. "Itu ditanyakan saja sama BURT. Saya juga nggak tahu," pungkasnya.

(ydp)

(amr)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini