nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

PKB Minta Sejumlah Poin UU Ormas Harus Segera Direvisi, Alasannya?

Harits Tryan Akhmad, Jurnalis · Rabu 25 Oktober 2017 17:52 WIB
https: img.okeinfo.net content 2017 10 25 337 1802279 pkb-minta-sejumlah-poin-uu-ormas-harus-segera-direvisi-alasannya-aEmH3igQcT.jpg Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Foto Okezone/Harits Tryan

JAKARTA – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai beberap poin Undang-Undang Oraganisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) yang baru saja disahkan DPR harus diperbaiki.

Sebagai informasi pada Sidang Paripurna, Selasa kemarin, DPR RI resmi mensahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) No 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas undang-undang No 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan (Ormas) menjadi undang-undang (UU).

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar—biasa dipanggil—Cak Imin menuturkan bahwa pihaknya sejak awal sudah setuju dengan adanya Perppu itu, tetapi menurutnya ada beberapa poin yang harus direvisi.

“Ya memang sejak awal kita menyampaikan kepada pemerintah melalu Sekertariat Negara Pratikno bahwa kita setuju, tetapi harus segera di revisi,” kata Cak Imin di Kantor DPP PKB Jl. Raden Saleh 1. No. 9. Jakarta Pusat, Rabu (25/10/2017).

Baca Juga: Perppu Ormas Jadi UU, Wapres JK: Pemerintah Tak Bersikap Diktator, Ada Peradilan yang Bisa Membatalkan Keputusan!

Cak Imin menuturkan, poin-poin yang harus direvisi segera yakni mengenai hal-hal rawan nantinya akan dimanfaatkan untuk sebuah kepentingan yang tidak jelas.

“Kita harus berpikir panjang, kalo ada rezim baik kayak sekarang tidak apa-apa, tapi kalo rezim tidak baik nanti bisa menjadi masalah mengancam demokrasi,” jelasnya.

Simak Juga: Sering Membelot, PPP Sindir Loyalitas PAN di Koalisi Jokowi

Karena itu, lanjut Cak Imin, Pemerintah dalam menangkal radikalisme dan fundamentalisme kebutuhannya sudah ada, tinggal dijalankan dan nantinya agar jangan sampai mengganggu demokrasi Indonesia.

DPR mengesahkan Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Ormas menjadi undang-undang melalui mekanisme pemungutan suara terbuka yang diikuti 445 anggota.

Hasil votting tersebut menunjukkan 314 anggota dari tujuh fraksi menyatakan setuju dan 131 anggota dari tiga fraksi, yakni Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan tidak setuju.

(fzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini