Share

Penyandang Disabilitas yang Jadi ASN Minim, Angkanya Masih di Bawah 10%

Amir Sarifudin , Okezone · Rabu 25 Oktober 2017 16:52 WIB
https: img.okezone.com content 2017 10 25 337 1802227 penyandang-disabilitas-yang-jadi-asn-minim-angkanya-masih-di-bawah-10-di1jQf2TSA.JPG Jambore TIK 2017 di Balikpapan (Foto: Okezone/ Amir Syarifudin)

BALIKPAPAN - Peluang penyandang disabilitas untuk menjadi aparatur sipil negara (ASN) masih kecil. Bahkan penyerapan pada rekrutmen ASN tidak mencapai 10%, sehingga tidak seluruh instansi pemerintahan menempatkan penyandang disabilitas sebagai pegawai.

Sekjen Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Farida Dwi Cahyarini mengatakan, pada tahun ini pihak Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) telah membuka formasi khusus CPNS bagi yang berkebutuhan khusus.

"Peluang memang tidak bisa sama tapi, paling tidak kami merekrut juga penyandangan disabilitas untuk bekerja di Kemenkominfo dan sesuai UU No 8 tahun 2016 ada kuota 10 persen penerimaan pegawai," kata Farida dalam Jambore TIK 2017 bagi remaja dan dewasa penyandang disabilitas di kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (25/10/2017).

Terlebih lagi kata dia, penyandang disabilitas memiliki kompetensi yang tinggi dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK). "Kita mencoba mengadakan sertifikasi sesuai standar kompetensi kerja nasional Indonesia agar mereka bisa setara dengan yang normal," ungkapnya.

Ia mengungkapkan, Jambore TIK 2017 diikuti penyandang disabilitas mulai dari tuna netra, tuna rungu, tuna daksa dan autis yang usianya antara 15 sampai 24 tahun. Mereka berasal dari sekolah luar biasa, yayasan dan komunitas yang lolos seleksi pendaftaran online.

"Nantinya mereka juga berkompetisi dan pemenangnya akan kami kirim ke Korea Selatan dan Vietnam jadi tidak sekadar pelatihan dan bubar tapi juga dikompetisikan dan ke depan juga ada sertifikasi untuk mereka," kataya.

Sekretaris Litbang Kominfo, Sri Cahaya Khoirini menambahkan, bahwa nanti lowongan kerja tidak lagi bersyarat kelulusan saja tapi juga berkompetensi. "Universitas bahkan sudah menerima mereka untuk bisa berkuliah dan nanti ketika lulus maka sudah punya modal kompetensi," imbuhnya.

Kemenkominfo sendiri, lanjut dia, membutuhkan instruktur khusus tuna netra karena jumlah penyandang disabilitas itu lebih banyak. Lain halnya dengan tuna daksa yang masih bisa diterima di dunia kerja.

"Kami masih mentransisikan aturan untuk menyamakan persyaratan karena untuk ASN ada syarat dari Kemenpan RB dan BKN yang harus diikuti. Makanya persentase penerimaan ASN untuk disabilitas masih di bawah 10 persen. Bahkan ada instansi yang belum menerima disabilitas sama sekali," terangnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas'ud lebih menginginkan penyandang disabilitas menjadi wirausaha. "Kalau di sektor formal, mungkin sulit bersaing dengan yang normal, makanya lebih baik dilatih menjadi enterpreneur," ucapnya.

(fin)

(amr)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini