nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Reforma Agraria, Ini Target Jokowi Hingga 2019

Febrianto, Jurnalis · Kamis 26 Oktober 2017 06:25 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2017 10 25 337 1802193 reforma-agraria-ini-target-jokowi-hingga-2019-V4aqGfoDiE.jpg

Reforma Agraria, Ini Target Jokowi Hingga 2019
JAKARTA - Pemerintah menargetkan memberikan lima juta sertifikat tanah kepada masyarakat pada 2017. Sementara sertifikat-sertifikat tanah itu juga akan ditargetkan diberikan kepada masyarakat sebanyak tujuh juta pada 2018 dan sembilan juta pada 2019.
"‎Untuk apa? Supaya masyarakat memiliki pegangan status hukum hak atas tanah dan tidak lagi terjadi sengketa lahan tanah. Ini yang saya dengar setiap ke daerah desa selalu yang disampaikan sengketa lahan masyarakat adat dengan pemerintah, perusahaan atau masyarakat," kata Presiden Joko Widodo saat membuka Konferensi Tenurial Reformasi Penguasaan Tanah dan Pengelolaan Hutan 2017 di Istana Negara, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (25/10/2017).
Kepala Negara menilai, permasalahan sengketa tanah menjadi masalah besar dalam kehidupan bermasyarakat. Apalagi, sengketa tersebut tak jarang menimbulkan korban lantaran tak terima dengan ‎putusan pengadilan.
"Ada yang ditangkap polisi, demo. Padahal hidup mati masyarakat di situ. Kalau tak diselesaikan, sengketa terjadi terus sebab penguasaan tanah merupakan komponen utama. Sehingga beri kesempatan keluarga marjinal ekonomi baru rakyat menuju pembangunan berkeadilan," terangnya.
Presiden Jokowi mengatakan, pemerataan ekonomi menjadi fokus program kerja pemerintah di tahun 2017. Pemerataan ekonomi itu akan dilakukan dengan reforma agraria dan perhutanan adat dan hutan desa.
"Semangat reforma agraria bagaimana lahan hutan yang merupakan bagian sumber daya alam dapat diakses rakyat dan menghadirkan keadilan ekonomi dan kesejahteraan rakyat," 
Jokowi menargetkan tanah seluas 12,7 juta hektar akan dibagikan kepada masyarakat melalui reforma agraria. Ia berharap, bantuan tersebut mampu menekan ketimpangan yang masih terjadi di Indonesia.
"Saya harap konferensi ini lahirkan hasil nyata yang dapat diterapkan pemintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat sipil dalam rangka mempercepat reformasi agraria dan perhutanan sosial," kata Jokowi. (feb)

JAKARTA - Pemerintah menargetkan memberikan lima juta sertifikat tanah kepada masyarakat pada 2017. Sementara sertifikat-sertifikat tanah itu juga akan ditargetkan diberikan kepada masyarakat sebanyak tujuh juta pada 2018 dan sembilan juta pada 2019.

"‎Untuk apa? Supaya masyarakat memiliki pegangan status hukum hak atas tanah dan tidak lagi terjadi sengketa lahan tanah. Ini yang saya dengar setiap ke daerah desa selalu yang disampaikan sengketa lahan masyarakat adat dengan pemerintah, perusahaan atau masyarakat," kata Presiden Joko Widodo saat membuka Konferensi Tenurial Reformasi Penguasaan Tanah dan Pengelolaan Hutan 2017 di Istana Negara, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (25/10/2017).

Kepala Negara menilai, permasalahan sengketa tanah menjadi masalah besar dalam kehidupan bermasyarakat. Apalagi, sengketa tersebut tak jarang menimbulkan korban lantaran tak terima dengan ‎putusan pengadilan.

"Ada yang ditangkap polisi, demo. Padahal hidup mati masyarakat di situ. Kalau tak diselesaikan, sengketa terjadi terus sebab penguasaan tanah merupakan komponen utama. Sehingga beri kesempatan keluarga marjinal ekonomi baru rakyat menuju pembangunan berkeadilan," terangnya.

Presiden Jokowi mengatakan, pemerataan ekonomi menjadi fokus program kerja pemerintah di tahun 2017. Pemerataan ekonomi itu akan dilakukan dengan reforma agraria dan perhutanan adat dan hutan desa.

"Semangat reforma agraria bagaimana lahan hutan yang merupakan bagian sumber daya alam dapat diakses rakyat dan menghadirkan keadilan ekonomi dan kesejahteraan rakyat," 

Jokowi menargetkan tanah seluas 12,7 juta hektar akan dibagikan kepada masyarakat melalui reforma agraria. Ia berharap, bantuan tersebut mampu menekan ketimpangan yang masih terjadi di Indonesia.

"Saya harap konferensi ini lahirkan hasil nyata yang dapat diterapkan pemintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat sipil dalam rangka mempercepat reformasi agraria dan perhutanan sosial," kata Jokowi. (feb)

(amr)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini