Share

Pesan ke Jokowi, Fahri: Sudah Saatnya Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi Kita Evaluasi!

Fadel Prayoga, Okezone · Rabu 25 Oktober 2017 13:48 WIB
https: img.okezone.com content 2017 10 25 337 1802057 pesan-ke-jokowi-fahri-sudah-saatnya-penegakan-hukum-pemberantasan-korupsi-kita-evaluasi-gIfudbjVdO.jpg Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah (Foto: Okezone)

JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menggingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) betapa pentingnya penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi. Sehingga ia mengingatkan untuk tak menyerahkan persoalan korupsi kepada penegak hukum secara sepenuhnya.

Menurutnya, penegak hukum tidak membuat politik hukum, melainkan hanya sebagai pelaksana. Presiden Jokowi harus mencermati itu, terutama dalam dinamika di balik usulan dibentuknya Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

“Seharusnya presiden mencermati dinamika di balik usulan membuat Detasemen Khusus Tipikor. Sebab, sudah saatnya politik penegakan hukum pemberantasan korupsi kita dievaluasi setelah 15 tahun. Sudah saatnya, juga penegakan hukum atas pidana korupsi dipercayakan kembali pada lembaga intinya,” kata Fahri dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (25/10/2017).

Menurut Fahri, Presiden Jokowi merupakan pemimpin eksekutif tertinggi, maka dia harus bertanggung jawab sepenuhnya dalam permasalahan kasus rasuah di Tanah Air. Pasalnya, isu korupsi berkaitan langsung dengan kredibilitas pemerintahan.

“Jika isu korupsi marak artinya integritas pemerintahan dianggap rendah dan sebaliknya ya, apalagi isu itu dikaitkan dengan banyak ya jumlah penangkapan pejabat," katanya.

Fahri menambahkan, Kepala Negara jangan terbuai dengan popularitas KPK, sehingga tak berani melakukan pembenahan di lembaga pimpinan Agus Raharjo CS tersebut.

"Jangan karena KPK populer akhirnya presiden mengalah. Dengan kebijakan yang seharusnya menjadi hak prerogatif presiden dan DPR, yaitu politik legislasi untuk melembagakan pemberantasan korupsi yang lebih baik ke depan," tukasnya.

Seperti di ketahui, Presiden Jokowi telah memutuskan untuk menunda menyetujui Densus Tipikor yang diwacanakan Kapolri dan Komisi III DPR dalam berbagai Rapat Kerja. Densus Tipikor adalah kelembagaan yang dimaksudkan untuk mengintensifkan kegiatan pemberantasan korupsi secara lebih massif di seluruh daerah.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini