Ini Sebab Pasal 173 UU Pemilu Dinilai Tak masuk Akal

Koran SINDO, · Selasa 24 Oktober 2017 08:54 WIB
https: img.okezone.com content 2017 10 24 337 1801163 ini-sebab-pasal-173-uu-pemilu-dinilai-tak-masuk-akal-pmLhhs9jVp.jpg Ilustrasi. Foto Okezone

JAKARTA - Sejumlah partai politk (parpol) baru calon peserta Pemilu 2019 menggugat materi Pasal 173 ayat (1) dan (3) UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK), karena dianggap tidak adil.

Mereka yang menggugat yakni Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan Partai Islam Damai Idaman (Idaman).

Bunyi Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu yakni parpol peserta-peserta pemilu ditetapkan atau dinyatakan lulus verivikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sedangkan Pasal 173 ayat (3) disebutkan parpol yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai parpol peserta pemilu.

Dengan ketentuan ini, parpol yang baru berbadan hukum seperti empat parpol termohon diwajibkan untuk ikut verifikasi, sedangkan 12 parpol peserta pemilu 2014 otomatis lolos.

Direktur Sinergi Masyrakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahuddin, menjabarkan tidak masuk akalnya materi pasal tersebut.

Ia menjelaskan bahwa pada Pasal 173 ayat (2) yakni syarat jumlah kepengurusan parpol di provinsi, jumlah kantor di provinsi, jumlah kepnegurusan kabupaten/kota, dan jumlah anggota di kabupaten/kota.

“Parpol harus memenuhi syarat kepengurusan di seluruh porvinsi yang jumlahnya 34. Lalu jika 12 parpol lama tidak diverifikasi, apakah syarat 100% kepengurusan di provinsi terpenuhi sedangkan pada Pemilu 2014 jumlah provinsi hanya 33,” tutur Said menyitir Koran Sindo, Selasa (24/10/2017).

Persyaratan yang diserahkan parpol. Untuk itu MK melihat masalah ini secara komprehensif, dan tidak terjebak pada retrorika anggta parpol di DPR yang menyatakan mereka tidak wajib diverikfikasi karena sudah melwatinya pada pemilu sebelumnya.

Sejumlah parpol baru calon peserta Pemilu 2019 menggugat materi Pasal 173 ayat (1) dan (3) UU Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK), karena dianggap tidak adil.

Bunyi Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu yakni parpol peserta-peserta pemilu ditetapkan atau dinyatakan lulus verivikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sedangkan Pasal 173 ayat (3) disebutkan parpol yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai parpol peserta pemilu. Dengan ketentuan ini, parpol yang baru berbadan hukum seperti empat parpol termohon diwajibkan untuk ikut verifikasi, sedangkan 12 parpol peserta pemilu 2014 otomatis lolos.

Ada sejumlah fakta diproses pendaftaran parpol di KPU yang memperkuat alasan sehingga seluruh parpol wajib verifikasi. Saat pendaftaran parpol yang berlangsung 3-16 Oktober 2017, Kpu mewajibkan seluruh parpol, baik yang bari berbadan hukum maupun 12 peserta Pemilu 2014 untuk menyerahkan dokumen.

Kalau parpol lama tidak perlu verifikasi mengapa KPU harus mewajibkan mengisi Sipol (Sistem Informasi Partai Politik), dan membawa dokumen. Apakah dokumen persyaratan itu hanya aksesori untuk disimpan di gudang KPU, atau ini unti diverifikasi, ya tentu untuk diverifikasi,” tutur Said mengutip Koran Sindo.

Said mempertnyakan, jika tujuan KPU meminta dokumen untuk tujuan verifikasi sebagaimana Pasal 177 UU Pemilu, lantas dokumen parpol yang akan diverifikasi itu dokumen yang sekarang atau dokumen lama (verifikasi Pemilu 2014)? Kalau dokumen lama, kata dia, sudah dipastikan 12 parpol itu akan gagal lolos pemilu karena kepengurusan mereka termasuk di tingkat pusat sudah berubah.

“Mislnya Partai Nasdem, dulu itu kanSekjen Rio Capellam, sekarang bukan lagi. Apakah KPU akan memverrifikasi Rio Capella di tahanan KPK, tentu tidak,” ujarnya.

“Dengan begitu, kalau yang diperlukan dari parpol adalah dokumen mereka yang batu, artinya itu adalah dokumen yang belum pernah diverifikasi sehingga sekarang ini harus diverifikasi,” lanjut Said.

(fzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini