Tak Logis! Parpol Peserta Pemilu 2014 Tidak Diverifikasi Lagi

Koran SINDO, · Selasa 24 Oktober 2017 08:26 WIB
https: img.okezone.com content 2017 10 24 337 1801154 tak-logis-parpol-peserta-pemilu-2014-tidak-diverifikasi-lagi-pv4NC8g74Q.jpg Ilustrasi. Foto Okezone

JAKARTA – Direktur Sinergi Masyrakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahuddin mengatakan, tidak logis jika partai politik (parpol) pada 2012 (syarat jadi peserta Pemilu 2014) tidak diverifikasi lagi. Dia berharap MK memotret apa yang terjadi di Komisi Pemilihan Umum (KPU) selama proses pendaftaran parpol.

Menutur dia, kata kunci dari permasalahan verifikasi ini adalaha pemenuhan dokumen persyaratan yang diserahkan parpol. Untuk itu Mahkamah Konstitusi (MK) harus melihat masalah ini secara komprehensif, dan tidak terjebak pada retrorika anggota parpol di DPR yang menyatakan mereka tidak wajib diverikfikasi karena sudah melwatinya pada pemilu sebelumnya.

Sejumlah parpol baru calon peserta Pemilu 2019 menggugat materi Pasal 173 ayat (1) dan (3) UU Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK), karena dianggap tidak adil.

Baca Juga: Uji Materi UU Pemilu, Perindo Siapkan 3 Ahli dan 5-10 Saksi

Bunyi Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu yakni parpol peserta-peserta pemilu ditetapkan atau dinyatakan lulus verivikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sedangkan Pasal 173 ayat (3) disebutkan parpol yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai parpol peserta pemilu. Dengan ketentuan ini, parpol yang baru berbadan hukum seperti empat parpol termohon diwajibkan untuk ikut verifikasi, sedangkan 12 parpol peserta pemilu 2014 otomatis lolos.

Ada sejumlah fakta diproses pendaftaran parpol di KPU yang memperkuat alasan sehingga seluruh parpol wajib verifikasi. Saat pendaftaran parpol yang berlangsung 3-16 Oktober 2017, Kpu mewajibkan seluruh parpol, baik yang bari berbadan hukum maupun 12 peserta Pemilu 2014 untuk menyerahkan dokumen.

Kalau parpol lama tidak perlu verifikasi mengapa KPU harus mewajibkan mengisi Sipol (Sistem Informasi Partai Politik), dan membawa dokumen. Apakah dokumen persyaratan itu hanya aksesori untuk disimpan di gudang KPU, atau ini unti diverifikasi, ya tentu untuk diverifikasi,” tutur Said mengutip Koran Sindo.

Said mempertnyakan, jika tujuan KPU meminta dokumen untuk tujuan verifikasi sebagaimana Pasal 177 UU Pemilu, lantas dokumen parpol yang akan diverifikasi itu dokumen yang sekarang atau dokumen lama (verifikasi Pemilu 2014)? Kalau dokumen lama, kata dia, sudah dipastikan 12 parpol itu akan gagal lolos pemilu karena kepengurusan mereka termasuk di tingkat pusat sudah berubah.

“Mislnya Partai Nasdem, dulu itu kanSekjen Rio Capellam, sekarang bukan lagi. Apakah KPU akan memverrifikasi Rio Capella di tahanan KPK, tentu tidak,” ujarnya.

“Dengan begitu, kalau yang diperlukan dari parpol adalah dokumen mereka yang batu, artinya itu adalah dokumen yang belum pernah diverifikasi sehingga sekarang ini harus diverifikasi,” lanjut Said.

(fzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini