Uji Materi UU Pemilu, Perindo Siapkan 3 Ahli dan 5-10 Saksi

Koran SINDO, · Selasa 24 Oktober 2017 07:52 WIB
https: img.okezone.com content 2017 10 24 337 1801142 uji-materi-uu-pamilu-perindo-siapkan-3-ahli-dan-5-10-saksi-yW2xD0MyM4.jpg Ketua LBH Perindo Ricky Margono. Foto Okezone

JAKARTA โ€“ Partai Persatuan Indonesia (Perindo) akan menguji materi Pasal 173 ayat (1) dan (3) UU Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (24/10/2017). Sidang akan dimulai pada pukul 09.00 WIB.

Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Perindo Ricky K Margono mengatakan saat ini pihaknya akan menyiapkan keterangan saksi ahli di dalam persidangan MK. Setidaknya akan ada 3 ahli dan 5-10 saksi yang akan membantu menjelaskan duduk persoalan terkait verifikasi parpol tersebut kepada hakim.

โ€œKalau saksi, kita kemungkinan banyak tapi akan kita batasi 5-10 orang saja,โ€ ujarnya Ricky menyitir Koran Sindo.

Menurut Ricky penting untuk mendapatkan kesempatan menjelaskan perihal verifikasi di dalam UU Pemilu tersebut.

Saksi yang dihadirkan akan menjelaskan bahwa ketentuan yang dibuat pemerintah dan DPR di UU Pemilu tersebut bertentangan dengan konstitusi, tidak adil dan diskriminatif. Sehingga harus dibatalkan.

โ€œKita mencoba untuk membangun opini bahwa apa yang disampaikan DPR itu keliru jadi kami sedang menyiapkan saksi ahlinya,โ€ ucap Ricky.

Sebagai informasi Bunyi Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu yakni parpol peserta-peserta pemilu ditetapkan atau dinyatakan lulus verivikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sedangkan Pasal 173 ayat (3) disebutkan parpol yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai parpol peserta pemilu. Dengan ketentuan ini, parpol yang baru berbadan hukum seperti empat parpol termohon diwajibkan untuk ikut verifikasi, sedangkan 12 parpol peserta pemilu 2014 otomatis lolos.

Pasal ini dianggap tidak adil karena dalam periode lima tahun menuju pemilu banyak perubahan yang bisa terjadi. Bisa saja sebuah parpol tidak lagi memenuhi syarat, baik kepengurusan, kantor, maupun jumlah keanggotaan, sebagaimana saat parpol tersebut diverifikasi.

(fzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini