nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

PKB, PPP dan Demokrat Setuju Perppu Ormas Jadi UU, tapi Ini Syaratnya...

Bayu Septianto, Jurnalis · Senin 23 Oktober 2017 18:24 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2017 10 23 337 1800848 pkb-ppp-dan-demokrat-setuju-perppu-ormas-jadi-uu-tapi-ini-syaratnya-oZkBADKVwQ.jpg Ilustrasi

JAKARTA - Sepuluh fraksi di Komisi II DPR telah memberikan pandangan mininya terhadap keputusan akhir Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat (Perppu Ormas).

Dari sepuluh fraksi yang ada, empat fraksi telah menerima Perppu Nomor 2/2017 tentang Ormas untuk disahkan menjadi undang-undang. Empat fraksi itu adalah PDIP, Partai Golkar, Nasdem, dan Hanura. Empat parpol pendukung pemerintah itu memang solid sejak awal untuk mendukung Perppu Ormas disahkan menjadi UU.

Sementara itu, dua parpol pendukung pemerintah lainnya PKB serta PPP menyetujui Perppu Ormas namun memberikan catatan agar pemerintah segera merevisi setelah Perppu itu disahkan menjadi UU.

"Ada dua klausul, pertama, soal pembubaran ormas dalam pengadilan yang dihapus dalam perppu. Klausul penodaan agama, dalam pasal tersebut ormas dilarang menodakan agama, pasal itu berpotensi jadi pasal karet. Pemberatan pidana seharusnya tidak diperlukan karena sudah ada di KUHP," jelas Anggota Komisi II Fraksi PKB Yaquth Cholil Qoumas saat menyampaikan pandangan fraksi di ruang rapat Komisi II, Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (23/10/2017).

"PKB menyarankan dilakukan revisi terhadap (Perppu yang akan jadi UU) ormas. Utamanya berhubungan dengan berserikat dan berkumpul. Berdasarkan latar belakang ini, Fraksi PKB menyatakan bahwa setuju membawa Perppu Ormas ke dalam rapat paripurna untuk disahkan jadi UU," lanjutnya.

Senada dengan PKB, Fraksi PPP juga meminta adanya revisi dalam Perppu Ormas. Anggota Komisi II Fraksi PPP Firmansyah Mardanoes menyampaikan, setelah perppu tersebut disahkan menjadi UU, perlu segera diperbaiki dan dimasukkan ke Prolegnas Prioritas 2018.

"Kami ingin tegaskan diterima dengan catatan pertama agar pemerintah atau DPR menggunakan hak legislasinya dalam waktu sesegera mungkin untuk diperbaiki dan dimasukkan ke Prolegnas Prioritas 2018," kata Firmansyah.

Senada dengan PKB dan PPP, Partai Demokrat juga menyetujui Perppu Ormas menjadi undang-undang. Partai non pendukung pemerintah ini memberikan persetujuan, namun disertai dengan catatan. Catatan itu yakni Demokrat meminta pemerintah merevisi poin-poin yang ada di dalam Perppu Ormas bila nanti jadi disahkan.

"Partai Demokrat menyetujui. Jika pemerintah tidak mau revisi terbatas, maka dengan berat hati menolak Perppu tersebut," ungkap juru bicara Fraksi Partai Demokrat Muhammad Afzal Mahfuz.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Demokrat Fandi Utomo, mengungkapkan dua hal yang perlu direvisi yakni soal peradilan dan pidana dari Perppu tersebut bila nantinya disahkan menjadi UU.

"Perbaikan itu dua saja, kira-kira berkaitan persoalan peradilan itu, dikembalikannya proses di peradilan. Kalau ini diterima, perbaikan itu kira-kira banyak yang diselesaikan, check and balances, ketakutan soal demokratisasi, interpretasi tunggal soal Pancasila oleh pemerintah, due process of law, itu berkaitan dengan hilangnya proses di peradilan. Kedua, berkaitan dengan pidana supaya disesuaikan dengan KUHP," pungkas Fandi.

(ulu)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini