nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Partai Idaman Ditolak KPU, Rhoma Irama Mengadu ke Bawaslu

Muhamad Rizky, Jurnalis · Senin 23 Oktober 2017 16:03 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2017 10 23 337 1800739 partai-idaman-ditolak-kpu-rhoma-irama-mengadu-ke-bawaslu-ouF699mnr2.jpg Rhoma Irama melaporkan KPU ke Bawaslu (Rizky/Okezone)

JAKARTA - Partai Islam Damai dan Aman (Idaman) resmi melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atas dugaan pelanggaran administrasi. Partai sang Raja Dangdut Rhoma Irama itu sebelumnya ditolak KPU karena dianggap tidak memenuhi kelengkapan syarat pendaftaran dan verifikasi sebagai peserta Pemilu 2019.

"Tadi kita lapor soal pelanggaran administrasi yang seharusnya mendaftar tapi sudah diverifikasi," kata Ketua Umum Partai Idaman Rhoma Irama di Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, Senin, (23/10/2017).

Rhoma mengatakan, sistem Sipol yang sering down juga salah satu penyebab sehingga parpol termasuk Idaman kesulitan dalam mengunggah. Selain itu, menurutnya, ada beberapa data dari parpol yang telah dinyatakan lulus oleh KPU, namun tidak memenuhi syarat.

"Seperti apa yang kita lihat bersama tadi, yang disampaikan kuasa hukum kami, bahwa ada data-data parpol yang dinyatakan lulus itu tidak memenuhi syarat. Seperti partai yang di Senayan misalnya PKB, Demokrat, Hanura partai baru seperti PSI, Garuda, Berkarya itu sama sekali tidak memenuhi syarat mereka lulus," kata Rhoma.

Dalam pertemuan itu, Rhoma Irama yang didampingi Sekretaris Jenderal Partai Idaman Ramdansyah, jajaran pengurus partai dan kuasa hukumnya, sempat memberikan bukti bahwa ada beberapa parpol yang diloloskan KPU tidak memenuhi syarat, seperti halnya tidak adanya kepengurusan, tidak memiliki kantor partai, dan juga ketidaksesuaian antara nama lokasi dengan kepengurusan.

Sementara itu, Sekjen Partai Idaman Ramdansyah meminta pihak Bawaslu untuk turut aktif agar data yang saat ini menjadi bukti tidak dapat diubah-ubah. Ia khawatir untuk itu, meminta agar Bawaslu menyiapkan tim digital forensik mengamankan data tersebut.

"Saya minta untuk Bawaslu aktif jangan sampai servernya berubah ubah. Bagaimana tim IT Bawaslu untuk aktif misal digital forensik lakukan itu," kata Ramdansyah.

Menanggapi soal keputusan KPU yang tidak akan membuka pendaftaran selama belum ada putusan yang mengikat, Ramdansyah mengatakan, Bawaslu telah merekomendasikan untuk melaporkan pelanggaran administrasi, mengingat Bawaslu telah menyatakan tidak ada obyek sengketa terkait dengan tahapan pendaftaran.

"Nanti ketika pelanggaran administrasi digelar putusannya itu adalah rekomendasi, sekarang tidak lagi rekomendasi tapi putusan yang mengikat KPU, apabila putusannya dari Bawaslu itu menetapkan kita untuk ikut daftar maka otomatis keputusan itu inkraah atau bersifat final, dan mengikat untuk KPU itu sendiri," paparnya.

Pantauan Okezone, selain Partai Idaman, turut juga partai lain yakni Partai Rakyat, dan Partai Pengusaha dan Pekerja. Ketiga partai tersebut sama-sama datang ke Bawaslu untuk melapor. Dalam pertemuan ketiga parpol tersebut diterima secara bersamaan oleh Bawaslu dengan satu persatu menyampaikan laporannya yang diawali dengan perkenalan dari masing-masing parpol.

Adapun 13 parpol yang dinyatakan tidak lolos oleh KPU, yakni Partai Indonesia Kerja (Pika), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Bhinneka Indonesia, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Islam Damai dan Aman (Idaman), PNI Marhaenisme, Partai Pemersatu Bangsa (PPB), Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), Partai Rakyat, Partai Reformasi, Partai Republik, Partai Republikan, Partai Suara Rakyat Indonesia (Parsindo).

Sementara itu, berikut partai yang lolos sementara yakni, Partai Perindo, Partai Solidaritas Indonesia, PDI-Perjuangan, Partai Hanura, Partai Nasdem, PAN, PKS, Partai Gerindra, Partai Golkar, dan PPP, Partai Berkarya, Partai Demokrat, PKB, dan, Partai Garuda.

(sal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini