nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Terancam Tak Ikut Pemilu 2019, Ketum PBB: Kita Akan Minta Mediasi Bawaslu untuk Cari Solusi

Fadel Prayoga, Jurnalis · Sabtu 21 Oktober 2017 12:27 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2017 10 21 337 1799793 terancam-tak-ikut-pemilu-2019-ketum-pbb-kita-akan-minta-mediasi-bawaslu-untuk-cari-solusi-0IWcDMvWIf.jpg

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) telah menetapkan 13 partai politik (Parpol) berkasnya tak lengkap dalam pendaftaran calon peserta Pemilu 2019. Dari 13 parpol itu, satu diantaranya ialah Partai Bulan Bintang (PBB).

Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pihaknya bakal melaporkan KPU ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait pengisian sistem informasi partai politik (Sipol). Sebab, dalam proses pengsian dokumen partai di sipol sering terjadi hambatan.

"DPP PBB akan membahas pengajuan 'Laporan Pelanggaran' ke Bawaslu, terhadap permasalahan PBB yang telah memasukkan data elektronis ke sipol, tetapi mengalami hambatan," ujar Yusril dalam keterangan tertulis, Jumat, 20 Oktober 2017.

Yusril menganggap KPU belum mampu menerapka sipol ke dalam proses pendaftaran parpol. Sebab, kata dia, pihaknya menalami lambannya server sipol. Bahkan, ia menduga KPU belum mempersiapkan teknisi yang andal, sehingga peretasan data kerap dilakukan oleh oknum yang tak bertanggungjawab.

"Karena sistem KPU sendiri yang sering up and down, disamping alangkah mudahnya sistem sipol itu di-hack oleh para hackers, sehingga data yang sudah masuk tiba-tiba berubah atau malah hilang sama sekali," imbuh Yusril.

Ia menambahkan, pihaknya menyanyangkan lembaga sekaliber KPU, tapi sistemnya masih mudah diretas oleh oknum. Padahal, kata dia, KPU adalah lembaga yang keberadaannya diatur oleh UUD 45 dan sangat menentukan berjalannya demokrasi dan kedaulatan rakyat di negara ini.

[Baca Juga: Pendaftaran Parpol Peserta Pemilu, PBB Sambangi KPU]

"DPP akan minta Bawaslu untuk memediasi atau mencari penyelesaian yang bijak melalui musyawarah antara PBB dengan KPU atau Bawaslu mengambil keputusan sendiri untuk memerintahkan KPU memeriksa ulang seluruh data PBB yang ada untuk diambil keputusan," ucap Yusril.

Lebih lanjut, Yusril menegaskan, pihaknya tak setuju apabila ada anggapan kalau partainya tak lolos pendaftaran. Karena, hingga kini belum ada keputusan ihwal lolos atau tidaknya PBB. Namun hanya baru sebatas menyatakan partai yang menyerahkan data lengkap dan belum lengkap.

"DPP PBB ingin menegaskan sampai detik ini belum ada keputusan KPU bahwa partai tertentu lulus ikut Pemilu 2019 dan partai tertentu tidak lulus. Terlalu prematur untuk mengatakan demikian. Apa yang ada sekarang hanyalah partai yang datanya sudah lengkap dan yang belum lengkap diserahkan ke KPU, sementara hal itu masih merupakan sesuatu yang diperdebatkan dan belum ada keputusan resmi dari KPU," pungkasnya.

Sekadar informasi, PBB termasuk ke dalam 12 partai lainnya yang dinyatakan tak lolos. Keduabelas partai itu adalah PKPI, Partai Indonesia Kerja (Pika), Partai Bhineka Indonesia, Partai Islam Damai dan Aman (Idaman), PNI Marhaenisme, Partai Pemersatu Bangsa (PPB), Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), Partai Rakyat, Partai Reformasi, Partai Republik, Partai Republikan, serta Partai Suara Rakyat Indonesia (Parsindo). (sym)

(erh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini