nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Tindak Pelanggaran Pemilu, Bawaslu: Kami Akan Dilatih Polri dan Kejaksaan

Rayful Mudassir, Jurnalis · Minggu 15 Oktober 2017 08:45 WIB
https: img.okeinfo.net content 2017 10 15 337 1795680 tindak-pelanggaran-pemilu-bawaslu-kami-akan-dilatih-polri-dan-kejaksaan-pl9ZX5jHMq.jpg Gedung Bawaslu RI. (Foto: Ist)

BOGOR – Setelah disahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mulai memiliki tugas baru, yakni melakukan penindakan langsung terhadap pelanggaran terkait pemilihan umum. Para penyidik Bawaslu pun akan dilatih langsung oleh Kejaksaan dan Polri.

Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pitalolo mengatakan, pengawas pemilu sebenarnya bukanlah seorang penyelidik dan penyidik, tapi bisa mendapat sertifikat profesi tersebut. Pasalnya, para petugas Bawaslu akan dilatih langsung oleh berbagai institusi.

"Mereka nanti akan dilatih langsung oleh kepolisian dan Kejaksaan. Beberapa hari lalu juga sudah kerjasama dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Kami butuh lembaga lain, kami tidak mengarah ke korupsinya, tapi meminjam ilmunya bagaimana 'mahar politik'," kata Ratna Dewi di Megamendung, Bogor, Jawa Barat, Minggu (15/10/2017).

Rencananya sejumlah penyidik dan anggota Polri akan ditempatkan di Bawaslu, sehingga akan memudahkan proses jika terjadi pelanggaran pemilu. Sementara khusus politik uang, Bawaslu bakal mempelajari secara mendalam, misalnya bagaimana mengetahui praktik money politic yang biasa dilakukan di ruang tertutup.

"Pendekatan juga melalui tokoh agama. Kalau tokoh agama membantu dalam menjelaskan tentang politik yang jujur tentu akan sangat membantu," tukasnya.

Beberapa waktu lalu, anggota Komisi II DPR RI Ace Hasan Syadzily menuturkan bahwa dalam UU 7/2017 tentang Pemilu, tugas Bawaslu sudah ditingkatkan. Kini pengawas pemilu sudah diberikan mandat untuk menindak pelanggaran dan pemilu.

"Makanya DPR dan Pansus RUU memutuskan Bawaslu diberikan kewenangan memutuskan (menindak) pelanggaran pemilu. Untuk politik uang, Bawaslu bisa langsung memutuskan bahwa itu politik uang, sehingga bisa langsung diberi sanksi," jelas Ace.

(han)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini