FOKUS: Menelisik Penyerangan Kantor Kemendagri, Efek Kisruh Pilkada Tolikara

Tim Okezone, Okezone · Kamis 12 Oktober 2017 18:15 WIB
https: img.okeinfo.net content 2017 10 12 337 1794130 fokus-menelisik-penyerangan-kantor-kemendagri-efek-kisruh-pilkada-tolikara-MnLKrzkmid.jpg Kantor Kemendagri rusak diserang puluhan orang. (Foto: Sindonews)

KEMARIN sore, Rabu 11 Oktober 2017, sekira pukul 15.00 WIB terjadi peristiwa kekerasan yang mengagetkan banyak orang. Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Gambir, Jakarta Pusat, diserang sekelompok orang tidak dikenal. Mereka yang berjumlah puluhan orang tersebut merangsek masuk ke Kompleks Perkantoran Kemendagri dan melakukan perusakan. Massa merusak sejumlah fasilitas di Kantor Kemendagri, seperti pot bunga, sejumlah kendaraan, dan melemparkan batu ke gedung sejumlah kaca pecah berserakan.

Penyerangan itu diduga terkait sengketa Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tolikara, Papua, yang sudah diputuskan di Mahkamah Konstitusi (MK). Puluhan orang tersebut disinyalir pendukung calon bupati dan wakil bupati Jhon Tabo-Barnabas Weya. Mereka disebut tidak terima dengan putusan MK yang memenangkan pasangan Usman G Wanimbo-Dinus Wanimbo. Padahal, keputusan semua pilkada bukanlah kewenangan Kemendagri. Mereka tidak berwenang mengeluarkan surat keputusan (SK) pemenang pilkada.

(Baca: VIDEO: Dag Dig Dug! MENGERIKAN! Begini Detik-Detik Penyerangan Kantor Kemendagri)

"Keputusan final mengikat pada MK, dan sudah ada keputusan MK. Semalam saya sudah salaman sama mereka, dan kedua kubu sudah saya terima dan jelaskan bahwa keputusan MK sudah final. Disayangkan mereka merusak Kemendagri. Saya minta bantuan Polres Jakarta Pusat untuk diamankan tanpa menggunakan senjata. Saya juga minta jajaran Kemendagri tidak terpancing kekerasan," jelas Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam keterangan tertulisnya, sebagaimana dikutip Okezone, Kamis (12/11/2017).

Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya langsung bergerak cepat mengatasi penyerangan ini. Petugas pun mengamankan 15 orang yang diduga terlibat aksi di Kemendagri beserta sejumlah barang bukti. Ke-15 orang itu digelandang ke Mapolda Metro Jaya untuk diperiksa guna mengetahui peran masing-masing, sementara pelaku lainnya masih dikejar.

(Baca: Jadi Korban Penyerangan di Kantor Kemendagri, Jurnalis MNC Melapor ke Polda Metro Jaya)

"Sementara semua pelaku kita kenakan Pasal 170 KUHP tentang Pengeroyokan. Mengapa dan bagaimana? Masih pemeriksaan. Yang jadi korban, kami persilakan datang ke kantor. Wartawan yang jadi korban juga silakan ke kantor," tutur Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Nico Afinta.

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP Arteria Dahlan menyebut penyerangan sekelompok orang ke Kantor Kemendagri merupakan bentuk kejahatan terhadap demokrasi. "Ini bukan semata-mata perusakan kantor, tapi juga perusakan terhadap simbol negara. Ini serangan terhadap kehormatan negara. Peristiwa ini merupakan kejahatan dan serangan terhadap demokrasi yang dicoba dijaga dan dipertahankan oleh teman-teman di Kemendagri," ujarnya.

(Baca: Kantornya Diserang, Mendagri: Sama Saja Menampar Wajah Saya)

Dia menegaskan peristiwa tersebut harus dipandang sebagai suatu kejahatan serius agar tidak menjadi preseden menggunakan kekerasan untuk memaksakan kehendak. "Ini harus disikapi serius oleh aparat penegak hukum. Saya minta kepada jajaran kepolisian mengusut tuntas dan memberikan sanksi seberat-beratnya," ujar dia.

Insiden ini sendiri awalnya terjadi ketika puluhan orang yang mengatasnamakan pendukung calon bupati dan wakil bupati Tolikara, John Tabo-Barnabas Weya menggelar unjuk rasa di depan Kantor Kemendagri sejak Rabu pagi menuntut Mendagri Tjahjo Kumolo mengesahkan pasangan dukungannya.

(Baca: Nah! Kantor Kemendagri Diserang, Tjahjo Kumolo Mediasi 2 Kubu Pendukung di Pilkada Tolikara)

John Tabo-Barnabas Weya sebenarnya kalah suara dalam Pilkada Tolikara 2017. Keduanya lantas mengajukan gugatan ke MK atas sengketa hasil pilkada, namun tetap tidak menang. Meski demikian, para pendukung John Tabo-Barnabas Weya tetap mendesak Mendagri mengesahkan keduanya dengan melakukan unjuk rasa yang berakhir perusakan kemarin.

Sejatinya Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri serta Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri bersedia menerima perwakilan massa pada Rabu siang untuk berdialog, tetapi ditolak. Mereka menyatakan ingin bertemu langsung Mendagri Tjahjo Kumolo yang ketika itu sedang bertugas di luar kantor. Akhirnya perwakilan massa kembali ke kelompoknya dan berteriak memprovokasi hingga terjadi tindakan perusakan.

(han)

Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini