OPINI: Hukuman Mati Perlu Dihapus

Kamis 12 Oktober 2017 13:03 WIB
https: img.okezone.com content 2017 10 12 337 1793960 opini-hukuman-mati-perlu-dihapus-eNQMboWdyh.jpg Ilustrasi. (dok.Okezone)

JAKARTA - Negara Republik Indonesia (RI) perlu melakukan perubahan dalam menunaikan kewajibannya (state obligation) untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia (HAM). Salah satunya adalah menghormati hak untuk hidup (right to life) bagi setiap orang, khususnya yang ditunjukkan dengan menghapus hukuman mati (death penalty).

Selama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), telah dua kali melakukan eksekusi hukuman mati, terutama narapidana narkotika. Seharusnya dilakukan evaluasi sejauh mana efek yang ditimbulkan dari pelaksanaan hukuman mati tersebut. Selanjutnya dilakukan moratorium yang mengarah pada penghapusannya.

Mengapa Dihapus?

Cerita mengenai hukuman mati memang telah mengundang perdebatan. Namun, debat ini sebaiknya diletakkan dalam kerangka HAM di mana ia bukan saja merupakan bagian dari hukum internasional, tetapi juga telah sah menjadi bagian dari hukum nasional.

Ada beberapa argumen yang melandasinya, mengapa hukuman mati perlu dihapus? Pertama, hak untuk hidup bukan saja terkandung dalam UUD 1945 dan UU No. 39/1999 tentang HAM, melainkan juga dalam UU No. 12/2005. Artinya, negara tak boleh merenggut hak ini baik dengan tindakan membunuh dan menyiksa, hingga terbunuh maupun dengan eksekusi hukuman mati dalam berbagai metode.

Dengan jaminan konstitusi dan UU lebih baru yang memerintahkan penghormatan hak untuk hidup, maka logis saja jika semua pasal dalam UU Pidana yang mengancam hukuman mati, seharusnya dihapus. Bukankah ini melanggar konstitusi dan UU HAM?

Kedua, dalam UUD dan ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan (CAT) melalui legislasi UU No. 5/1998, yang tidak membolehkan penyiksaan, perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia, maka logis pula jika tindakan negara merenggut hidup seseorang dengan melaksanakan hukuman mati, seharusnya ditiadakan.

Negara tak boleh berbuat kejam, apalagi dengan menghabisi hidup seseorang terlepas apa pun kejahatan dan kesalahan atau tidak bersalah, dengan metode apa pun.

Ketiga, hukuman mati yang telah dilaksanakan, tidak dapat dipulihkan dan dikoreksi. Hukuman ini bukan saja kejam yang merusak tubuh, bahkan langsung menghancurkan hidup orang yang dieksekusi. Hidup tak bisa dipulihkan atas orang yang telah dieksekusi mati. Bahkan, jika terjadi kesalahan pengadilan atau “pengadilan sesat” yang memutus hukuman mati, tetap sia-sia mengembalikan hidup dan kesalahan pengadilan tersebut.

Keempat, banyak narapidana yang dijatuhi vonis mati, harus menjalani dua hukuman sekaligus, yaitu penjara bertahun-tahun, sebelum akhirnya dieksekusi mati. Mereka seperti digantung waktunya, kapan hidupnya bakal diakhiri atau kapan waktunya habis. Mereka menunggu kematian sambil dipenjara dalam waktu yang tidak pasti. Apakah mereka berkesempatan melihat keluarga mereka untuk terakhir kalinya?

Kelima, hukuman mati juga ikut merawat kebencian. Tak sedikit keluarga korban yang luka atau terbunuh ingin balas dendam dengan tindakan yang setimpal atau lebih. Seharusnya negara tidak mengikuti dan membentang jalan pelampiasan ini dengan menghabisi hidup pelaku, karena pada hakekatnya sama saja sebagai “pembalasan dendam”. Jika hidup adalah tak ternilai, maka membunuh atas nama negara, terlalu tinggi.

Perlu Berubah

Cara pandang negara, terutama pemerintah, penegak hukum dan kehakiman, perlu berubah. Negara punya dasar hukum yang kuat untuk menghormati dan melindungi HAM, tak kecuali terhadap para tersangka, terdakwa dan terpidana sebagaimana dalam konstitusi, dan beberapa UU HAM. Namun, dalam pelaksanaannya tak jarang melanggar atau mengingkarinya.

Inkonsistensi negara itu menular ke watak diskriminatif dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku kejahatan. Para pelaku kejahatan yang menyebabkan kematian secara tidak langsung, dijatuhi hukuman mati. Sementara pelaku kejahatan luar biasa (extra-ordinary crimes) seperti kejahatan terhadap kemanusiaan atau genosida, malah gagal dihukum dan para pelakunya bebas berkeliaran menikmati impunity.

Karena itulah pemerintah perlu melakukan perubahan yang mengarah pada negara yang menghormati dan melindungi HAM.

Pertama, moratorium pelaksanaan hukuman mati, mengingat dalam eksekusi mati gelombang pertama dan kedua, dinilai terjadi kesalahan prosedur dan maladministrasi. Dengan keraguan terkait eksekusi mati, pemerintah perlu melakukan moratorium demi mencegah kesalahan yang sama berulang dan potensi pelanggaran berlanjut.

Kedua, sekadar mengingatkan, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah beberapa mengeluarkan dan memberlakukan resolusi tidak mengikat yang menyerukan penghapusan hukuman mati. Tercatat sudah 140 negara yang telah menghapuskan hukuman tersebut, kecuali beberapa di antaranya Tiongkok, India, Amerika Serikat, dan Indonesia. Hal ini tak boleh dipandang sebagai melemahkan “kedaulatan hukum” Indonesia.

Ketiga, demi masa depan yang lebih beradab, sudah seharusnya pemerintah merancang UU Pidana yang sesuai dengan perintah konstitusi dan sejumlah UU HAM, salah satunya adalah mencabut pasal yang mengandung hukuman mati. Negara tidak boleh menghadapi para penjahat yang membunuh orang dengan hakekat yang sama meski caranya berbeda.

Keempat, sistem peradilan pidana masih compang-camping dalam menjalankan prosedur dan administrasi. Demi masa depan yang lebih baik, reformasi KUHAP haruslah menyesuaikan dengan kewajiban negara menghormati, melindungi dan memenuhi HAM. Siapa pun tersangka, terdakwa dan narapidana, mereka adalah manusia, sehingga prosedur tindakan, perlakuan dan pelaksanaan hukuman tak boleh merusak mental dan tubuh.

Selain itu, perlu diingat bahwa hukuman mati tidaklah mengurangi angka kejahatan. Ketika sejumlah narapidana narkotika dihukum mati, kejahatan narkotika malah meningkat. Data Polri menunjukkan, kasus narkotika meningkat 13,6 persen setiap tahun. Kapolri Tito Karnavian mengungkapkan, telah terjadi peningkatan kasus ini sebesar 19,62 persen pada 2016.

Dengan begitu, dasarnya bukanlah terletak pada penghukuman terhadap pelaku, melainkan pada kapasitas penegak hukum dan kehakiman. Tentu pula banyak faktor lain yang melonjakkan angka kejahatan seperti sulit mendapatkan pekerjaan dan rendahnya tingkat upah, serta korupsi dan budaya.

Ditulis oleh Ketua Badan Pengurus Setara Institute, Hendardi.

(abp)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini