nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Lawan Politik Transaksional di Pilkada Serentak dan Pemilu 2019, Bawaslu Gandeng KPK

Puteranegara Batubara, Jurnalis · Selasa 10 Oktober 2017 18:50 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2017 10 10 337 1792770 lawan-politik-transaksional-di-pilkada-serentak-dan-pemilu-2019-bawaslu-gandeng-kpk-9Kfs5XHrVx.jpg Peretmuan KPK dan Bawaslu. (Puteranegara/Okezone)

JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) bertemu dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pertemuan kedua lembaga itu untuk bekerjasama menekan praktik politik uang dalam penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia.

Ketua Bawaslu, Abhan mengungkapkan bahwa dua tahun mendatang, terdapat dua genda nasional yakni, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2018 yang digelar di 171 daerah di Indonesia dan pelaksanaan Pemilu Nasional pada tahun 2019.

Dalam pertemuan itu, Abhan menyatakan bahwa KPK dan Bawaslu telah menemukan kesepahaman dalam menghadapi tahun politik kedepan. Menurutnya, lembaga pengawas pemilu itu memiliki peran yang hampir serupa dengan KPK, terkait dengan pencegahan, pengawasan dan penindakan.

Oleh sebab itu, dia menekankan ada perhatian serius dalam pesta demokrasi kali ini mengenai politik transaksional atau money politic. Oleh sebab itu, Abhan berharap kedua lembaga ini bisa bersinergi.

"Kami Bawaslu punya peran besar agar kedepan kepala daerah, anggota pileg orang yang punya integritas. Kami punya beberapa kewenangan nanti akan disinergikan KPK terkait proses penindakan," papar Abhan di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (10/10/2017).

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menekankan dengan adanya sinergitas antara KPK dan Bawaslu, kedepannya bisa menghilangkan politik transaksional sesuai dengan kewenangan dari Bawaslu.

"Fungsi Bawaslu dimana didalamnya ada unsur pencegahan, penindakan bahkan ada kaitan dengan apa yang disebut Sentra Gakkumdu. Disitu akan dibahas bagaimana penindakan bisa dilakukan," kata Saut kesempatan yang sama.

Lebih dalam, Saut mengungkapkan dalam diskusi tadi juga dibahas mengenai konsep Bawaslu yang meletakkan satu pengawas di tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS).

"Pada bagian lain kami diskusikan seperti apa pencegahan yang lebih baik kami lakukan. Kedepan akan ada satu pengawas di TPae ini cukup baik jika bisa dikapitalisasi," tutup Saut. (sym)

(erh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini