Sering Diteror, 46 Saksi KPK Minta Perlindungan ke LPSK

ant, · Selasa 10 Oktober 2017 14:59 WIB
https: img.okezone.com content 2017 10 10 337 1792567 sering-diteror-46-saksi-kpk-minta-perlindungan-ke-lpsk-kMCM1qeqnu.jpg Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai (Foto: Okezone)

JAKARTA - Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Abdul Haris Semendawai mengatakan, 46 saksi terkait kasus yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah meminta perlindungan kepada lembaganya.

"Sampai sekarang ada kurang lebih 46, ini khusus untuk kasus yang ditangani oleh KPK. Tetapi untuk kasus keseluruhan beberapa tahun terakhir ini sudah sekitar 200-an lebih. Jadi, sudah cukup banyak saksi yang kami lindungi," kata Haris di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (10/10/2017).

Menurut Haris, rata-rata saksi yang meminta perlindungan itu karena adanya teror atau karena khawatir dengan berbagai hal, termasuk salah satunya mendapatkan tuntutan balik.

"Biasanya salah satu senjata yang digunakan oleh pihak pelaku korupsi adalah tuduhan pencemaran nama baik atau fitnah yang ditujukan kepada pelapor atau saksi. Ini salah satu juga yang perlu kami pastikan bahwa mereka aman mereka tidak mengalami tuntutan," tuturnya.

Dia menegaskan, perlindungan yang diberikan LPSK bukan hanya perlindungan secara fisik tetapi juga perlindungan secara hukum.

"Nah, perlindungan fisik tentunya masalah mereka dari berbagai serangan fisik tetapi yang tidak kalah penting adalah perlindungan secara hukum karena mereka terlindungi secara fisik tetapi tahu-tahu nanti dilaporkan balik dan dijadikan sebagai tersangka," ujarnya.

Dia mengatakan, jika selama ini perlindungan lebih kepada saksi dan pelapor, maka nantinya LPSK juga akan memberikan perlindungan kepada seorang yang menjadi "justice collaborator" (tersangka bukan pelaku utama yang menjadi saksi untuk membongkar kasus).

"Ini ke depan bukan hanya saksi dan pelapor tetapi juga 'justice collaborator' sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban di mana subjek yang dilindungi juga ahli dan juga "justice colllabolator"," ucap Haris.

Dalam kesempatan itu, KPK dan LPSK juga akan memperpanjang Nota Kesepahaman (MoU) terkait perlindungan saksi.

"Kami pimpinan dari LPSK diterima oleh empat pimpinan KPK dalam rangka membicarakan kerja sama. Kerja samanya sebenarnya sudah berlangsung lama, sejak 2010 namun untuk perpanjangan MoU karena faktor kesibukan masing-masing sehingga berakhir 2015 belum ada perpanjangan," kata Haris.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menyatakan, memang MoU antara KPK dengan LPSK itu sudah berakhir pada 2015 lalu.

"Kami memang sebelumnya sudah melakukan komunikasi karena memang kerja sama MoU ini sudah berakhir pada 2015. Ada tertunda di sini sampai dua tahun, nanti akan kami percepat walaupun sebenarnya tanpa MoU pun undang-undang itu sudah mengatur semuanya," kata Basaria.

Menurut dia, lembaganya sangat senang karena dengan adanya bantuan dari LPSK tersebut sudah mengurangi beban dari KPK sendiri.

"Saya pikir bukan hanya KPK tetapi semua penegak hukum otomatis pekerjaan itu sudah diambil alih oleh LPSK. Jadi, LPSK dengan KPK ini harus bekerja sama khususnya dalam perlindungan saksi dan korban, ini perintah Undang-Undang bukan karena kemauan pribadi ke pribadi," ujarnya.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini