nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Dikeluhkan Banyak Partai, Bawaslu Disarankan Lakukan Akreditasi Sipol

Reni Lestari, Jurnalis · Senin 09 Oktober 2017 16:13 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2017 10 09 337 1791853 dikeluhkan-banyak-partai-bawaslu-disarankan-lakukan-akreditasi-sipol-bTAyV6D7Ra.jpg Sekjen Partai Idaman Ramdansyah (Foto: Reni/Okezone)

JAKARTA - Sejumlah Parpol mengeluhkan penggunaan sistem informasi partai politik (Sipol) dalam tahap pendaftaran peserta Pemilu 2019. Sulitnya akses Sipol di sejumlah daerah dan kendala teknis lainnya membuat partai politik menyarankan Bawaslu agar turun tangan.

Sekjen Partai Idaman Ramdansyah mengatakan, seharusnya sebelum Sipol digunakan sebagai media pendaftaran, Bawaslu melakukan akreditasi. Hal tersebut berkaitan dengan aksesibilitas Sipol dan keamanan sistem dari penyintas atau hacker.

"Sebaiknya sistem Sipol ini kalau mau dijadikan alat register, sebaiknya Bawaslu melakukan akreditasi terhadap sistem. Karena kalau ada serangan, korbannya kami (partai politik)," kata Ramdansyah di Hotel A One, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (9/10/2017).

Baca juga: Cegah Pelanggaran dalam Pendaftaran Parpol Peserta Pemilu 2019, Ini yang Dilakukan Bawaslu

Anggota Bawaslu, Mochamad Afifuddin menerangkan, penggunaan Sipol sebagai mekanisme pendaftaran sebenarnya tak secara tersurat diwajibkan oleh undang-undang. Karenanya, Bawaslu sebelumnya telah melayangkan surat kepada KPU tertanggal 29 September 2017 yang isinya meminta Sipol tidak menjadi syarat wajib dalam pendaftaran, penelitian administrasi dan verifikasi faktual.

Bawaslu menyarankan agar ada alternatif jalur lain jika partai politik calon peserta pemilu mengalami kendala teknis, sehingga menyulitkan proses pendaftaran sampai batas waktu yang ditentukan. Namun ternyata, KPU tetap mewajibkan setiap partai politik melalui proses tersebut.

Baca juga: Pendaftaran Peserta Pemilu 2019, Partai Politik Keluhkan Sulit Akses Sipol

"Karena kalau kita bandingkan dengan Sidalih (sistem informasi data pemilih) aturan di undang-undangnya jelas. Sipol ini tidak langsung ada dan menjadi prasyarat langsung," kata Afif.

Bahkan Ketua DPP Bidang Pemenangan Partai Bulan Bintang (PBB) Sukmaharsono yang hadir dalam acara sosialisasi Bawaslu menilai, PKPU yang disusun KPU, di mana di dalamnya mewajibkan parpol mengisi Sipol, sudah melampaui undang-undang. "Sipol ini jelas-jelas melampaui undang-undang. Apa tindakan Bawaslu kepada KPU? Di mana PKPU ini melebihi undang-undang," ujar Sukmaharsono. 

(ran)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini